Dicoret dari UKP Pancasila, Jokowi Angkat Din Syamsuddin Jadi Utusan Khusus Presiden


    SURATKABAR.ID – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi mengangkat Muhammad Sirajuddin Syamsuddin menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan juga Kerjasama Antaragama dan Peradaban. Pengangkatan itu berdasarkan pada surat keputusan presiden.

    “Hari ini, saya telah mengangkat Prof Din Syamsuddin sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban,” ujar Jokowi di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/10/2017), dilansir dari Kompas.com

    Orang nomor satu di Indonesia itu menugaskan Din Syamsudiin untuk mengembangkn dialog sekaligus kerja sama antaragama, baik di dalam maupun juga di uar negeri. Leih lanjut lagi, Presiden Jokowi memberikan tugas kepada mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu untuk mengembangkan dialog dan mempromosikan kebudayaan dan kehidupan Indonesia berbasis Pancasila.

    Baca juga: Begini Gaya Anies Layani Aduan Warga di Balai Kota, Mirip Ahok Tapi…

    Di dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga turut menyerahkan surat Keppres pengangkatan Din. Sebelumnya, Din Syamsuddin sebenarnya masuk ke dalam salah satu Pengarah Unik Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau yang disingkat menjdi (UKP-PIP).

    Draf undangan pelantikan itu tertanggl 2 Juni 2017. Nama Din sebelumnya masuk bersama delapan tokoh lainnya. Namun, entah dengan alasan apa atau karena hal inilah nama Din dicore dan digantikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulam (PBNU) Said Aqil Siradj.

    Kepala UKP-PIP Yudi Latif mengakui dicoretnya nama Din lantaran akan diberikan amanah tugas lainnya.

    “Ia, karena pak Din akan diberi tugas lain oleh Presiden,” kata Yudi Latif usai pelantikan di Istana.

    Baca juga: 3 Tahun Kepemimpinan, Ini Sederet Janji Jokowi yang Tak Kunjung Ditepati

    Yudi Latif juga menyebutkan, selain lembaga yang diketuainya akan ada lembaga lainnya yang dibentuk. Misalnya pemerintah juga bakal membuat Dewan Kerukunana Nasional.

    Hal tersebut mengingat beberapa waktu yang lalu banyak gonjang-ganjing karena keberagaman di Indonesia. Meskipun sudah banyak masyarakat yang nasionalis dan menjunjung tinggi keberagaman, namun perlu adanya lembaga yang semakin memperkuatnya.