Mulai dari Surabaya, Menhub Umumkan Revisi Aturan Taksi Daring di Tujuh Kota Ini


SURATKABAR.ID – Peraturan baru mengenai penyelenggaraan taksi daring berbasis aplikasi akan segera disosialisasikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ke tujuh kota besar Indonesia. Peraturan tersebut berkenaan dengan Revisi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26 Tahun 2016 yang pertama diumumkan hari ini di Surabaya.

“Insya Allah tidak ada hal yang signifikan menjadi masukan. Kalau sudah menjadi masukan yang baik kita akan putuskan minggu depan,” ujar Budi di Jakarta, Sabtu (21/10/2017), mengutip laman Antaranews.com.

Ia juga menjelaskan, diskusi publik dan sosialisasi revisi PM 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek tersebut akan dilakukan di tujuh kota yakni Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan, Palembang dan Balikpapan.

Sedangkan menurut jadwalnya, Menteri Perhubungan akan melakukan sosialisasi tersebut pada Sabtu ini di Surabaya.

Baca juga: Selain Fadli Zon dan Setnov, 5 Politikus Ini Sering Pakai Jam Tangan Mewah. Nomor 4 Harganya Bisa Buat Beli Rumah!

Kepala Daerah Wajib Ikuti Regulasi Baru

Dengan tegas Budi menandaskan agar regulasi baru yang akan berlaku efektif mulai 1 November 2017 ini dapat diikuti oleh para kepala daerah.

“Kalau melihat hierarkinya, peraturan menteri harus diikuti semua kepala daerah. Tidak ada alasan kepala daerah membolehkan menindak di luar ketentuan itu. Kalau kepala daerah berpikir lain akan ada satu komplikasi,” urainya.

Dari sembilan aspek yang diatur dalam peraturan menteri 26/2017, setidaknya ada sejumlah poin yang menyangkut keterlibatan dan kewenangan pemerintah daerah, yakni tarif taksi daring berbasis aplikasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas usulan dari gubernur sesuai kewenangannya.

Selain itu, poin lainnya ada pada wilayah operasi, kuota atau perencanaan kebutuhan dan domisili tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) sesuai wilayah operasi yang ditetapkan Direktur Jenderal dan Gubernur sesuai kewenangan.

Sambutan positif sudah terlihat dari Provinsi Jawa Barat terkait rumusan PM 26/2017 yang diumumkan pada Kamis (19/10/2017) di Kantor Kementerian Perhubungan bersama Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

“Pak Gubernur Jawa Barat bahkan berkomunikasi dengan kami meminta segerakan peraturan ini ysng memang ditunggu,” imbuh Budi.

Budi melanjutkan, revisi peraturan ini telah didiskusikan dengan semua pihak melalui FGD di Jakarta, Surabaya dan Makassar, dan uji publik yang dilakukan di Jakarta dan Batam.

Baca juga: Ini yang Dilakukan KPK untuk Cegah Korupsi Daerah dan Sektor Swasta

Uji publik tersebut melibatkan para stakeholder antara lain yakni pengamat transportasi, pakar hukum, DPP Organda, perusahaan aplikasi, dan masyarakat guna menyempurnakan Peraturan Menteri 26 Tahun 2017.