Fadli Zon: Utang Pemerintah Jokowi Harusnya Didaftarkan ke MURI


    SURATKABAR.ID – Selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla rupanya masih menyisakan problematika tersendiri. Pasalnya, berdasarkan penilaian Fadli Zon yang merupakan Politikus Gerindra, disebutkan bahwa salah satu permasalahan yang kini tengah dihadapi Indonesia adalah bertambahnya utang luar negeri yang mencapai Rp 3.799 triliun.

    Seperti diungkapkan Fadli dalam reportase JPNN.com, Jumat (20/10/2017), utang ini seharusnya masuk dalam rekor Museum Rekor Indonesia (MURI).

    “Menurut saya utang pemerintahan Jokowi ini harusnya didaftarkan ke MURI sebagai pencapaian utang tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia,” tandas Fadli Zon di gedung DPR, Kamis (19/10/2017) malam.

    Fadli yang kelahiran Jakarta 46 tahun yang lalu ini kemudian menuturkan, jika membayar bunga dan pokok utang saja sudah cukup tinggi, berapa sisa uang untuk membangun. Bahkan, lanjut Fadli, ambisi pemerintah membangun infrastruktur bisa membuat utang yang sudah bengkak tersebut bertambah lagi.

    Baca juga: Lari Depan Kantor Luhut, Sandiaga Uno Beri Hormat

    Fadli menyesalkan, ada beberapa proyek yang seharusnya dibiayai swasta, namun dipaksakan menggunakan penyertaan modal negara (PMN).

    “Menurut saya itu menggerogoti anggaran. Padahal, anggaran harusnya difokuskan pada pembangunan manusia, bukannya pembangunan infrastruktur,” beber Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) I Universitas Indonesia tahun 1994 ini.

    Pembangunan infrastruktur itu sebenarnya juga bisa dikritisi.

    “Dibuat untuk kepentingan siapa?” tukas Fadli.

    Fadli yang juga merupakan anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu menambahkan, kalau infrastruktur pertanian maka yang seharusnya diuntungkan adalah sektor petani juga. Fadli pun lantas bertanya, siapa pihak yang diuntungkan kalau uang anggaran dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol.

    “Itu kan digunakan untuk kendaraan dari industri otomotif Jepang, Korea. Memang kita ada mobil nasional? Mobil Esemka saja tidak jelas. Inden mungkin 20 tahun lagi keluarnya,” beber Fadli yang pernah mengarang puisi berjudul Sajak Seekor Ikan hingga lagu Sang Penista yang dikolaborasikan dengan Ahmad Dhani ini.

    Tanggapan Jokowi

    Di sisi  lain, tak dapat dipungkiri bahwa saat ini masyarakat tengah menyorot utang negara selama pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Melansir laporan Detiknews.com, jumlah utang pemerintah saat ini sudah semakin bertambah. Per September 2017 saja nominalnya sudah mencapai Rp 3.866,45 triliun.

    Sehubungan dengan hal itu, Jokowi menuturkan, masalah utang ini jangan dilihat dari angkanya saja, tapi juga secara rasio. Menurutnya, jika dibandingkan dengan negara lain, utang RI ini masih terbilang kecil.

    “Ya, yang pertama jangan sampai ada persepsi pinjaman kita besar angkanya kalau kita bandingkan dengan negara lain masih kecil masih, 27% dr PDB (Produk Domestik Bruto) kita,” urai Jokowi saat berbincang di Istana Bogor, Kamis (12/10/2017).

    “Dan pinjaman yang dilakukan untuk pinjaman produktif, untuk kasih return ke masyarakat kembali. Jadi bukan untuk misalnya kita pinjam untuk subsidi BBM, kita pinjam untuk gaji pegawai, tapi untuk produktif return kembali ke negara dan masyarakat,” jelasnya.

    Diakui Jokowi, utang pemerintah memang sangat besar. Bahkan, pemerintah juga harus membayar bunga yang cukup besar atas pinjaman tersebut.

    “Perlu diketahui akhir 2016 utang kita Rp 2.700 triliun, bunganya saja setiap tahun itu Rp 200-250 triliun ya. Jadi yang paling penting menurut saya pinjam untuk apa, produktif atau konsumtif. Kalau untuk produktif ya saya rasa enggak masalah,” tambahnya kemudian.

    Pertanyaan pentingnya, apakah pemerintah tidak khawatir utang tersebut tidak akan terbayar?

    “Sekali lagi, dibandingkan dengan negara lain kita ini kecil 27%, tetangga kita 70%. Ya yang diperbolehkan undang-undang maksimal 60%, tapi maksimal kita di bawah 30%,” tukasnya.

    Baca juga: Terkuak! Ini Alasan Batalnya Demo ke Hotel Alexis

    Rasio utang pemerintah RI terhadap PDB saat ini di angka 27%. Angka ini jauh lebih kecil bila dibandingkan Jepang yang mencapai 234,7%, Amerika Serikat (AS) 73,8% dan Jerman di posisi 69%.