Mahfud MD Sebut Pidado Anies Soal Pribumi Tidak Bermasalah


    SURATKABAR.ID Pidato Anies yang menggunakan istilah ‘pribumi’ menuai banyak komentar dan respon dari sejumlah masyarakat. Tak sedikit netizen yang memberikan komentar pedas pada Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta karena menggunakan istilah ‘pribumi’ tersebut.

    Namun, dari sudut pandang Mahfud MD hal tersebut perlu dikaji lebih luas lagi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan polemik penyebutan istilah pribumi bisa dilihat dari berbagai aspek, seperti hukum, politik, dan sosiologis seperti dilansir republika.co.id.

    Mahfud menyampaikan, secara hukum, kata pribumi itu sudah ada dalam khazanah hukum di Indonesia sejak lama hingga sekarang ini.

    Ia juga menjelaskan lebih rinci lagi dimana istilah pribumi secara hukum muncul dari politik hukum pada 1848 untuk memberlakukan hukum yang berbeda-beda ke setiap penduduk. Dalam masa penjajahan Belanda itu, Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata diberlakukan secara berbeda sesuai nilai yang dianut masing-masing kelompok, seperti KUH Perdata Islam, KUH Perdata keturunan Cina, atau KUH Perdata keturunan India. Hal ini masih berlaku hingga sekarang.

    “Kita punya peradilan agama, dulu peradilan pribumi sampai sekarang masih ada, jadi kalau secara hukum (istilah pribumi) enggak ada masalah, orang selalu menyebut pribumi kok setiap hari,” ujar Mahfud di sela-sela Konferensi Internasional dan Multaqa IV Alumni Al Azhar di Islamic Center NTB, Kamis (19/10/2017).

    Baca Juga: Jleb! Nyinyirin Pidato Anies Baswedan, Nikita Mirzani Dibeginikan Netizen

    Dari kacamata Mahfud tidak ada hukum yang bisa mempermasalahkan penggunaan kata atau istilah pribumi. UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi ras dan etnis, yang menurut Mahfud, tidak ada kaitannya dengan polemik istilah pribumi.

    Mengapa demikian? ras merupakan ciri-ciri tubuh seseorang, sedangkan etnis meliputi bahasa maupun kepercayaan. Ras dan etnis yang berbeda bisa berbaur dalam sebuah konsep yang bernama pribumi.
    Namun, persoalan ini menjadi polemik lantaran ditarik dalam ranah politik.

    Mahfud memandang istilah pribumi kemungkinan dirasa kurang tepat dalam kacamata politik.

    “Itu (istilah pribumi) secara politik mungkin kurang tepat, tapi kalau mau dibawa ke hukum enggak ada. Tapi ini kan soal politik jadi sensitif, kalau dari sudut hukum tidak ada masalah,” kata Mahfud menambahkan.