Terkuak! BPK Mengaku jika Menhan dan Panglima TNI Sempat Tolak Audit Alutsista


SURATKABAR.ID Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengakui Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sempat melarang audit alat utama sistem senjata (alutsista).

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan tim audit BPK saat ini tengah melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terkait alutsista.

Dilansir cnnindonesia.com, tim audit BPK yang tengah melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terkait alutsista tersebut berada di bawah Anggota I BPK Agung Firman Sampurna.

Moermahdi menyatakan dimana Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ruacudu sempat melarang audit mengenai aset alutsista sebesar Rp23 triliun pada tahun lalu. Audit dilakukan untuk mengetahui sebesar apa aset alutsista.

“Tapi kemudian kami sampaikan ke bapak Presiden dan Menkeu, kalau ada aset negara satu rupiah pun yang tidak bisa kita periksa itu bisa menyebabkan kementerian itu bisa kita jadikan disclaimer Itu yang membuat akhirnya mereka mempersilakan,” kata Moermahadi.

Baca Juga: Panglima TNI vs Kapolri, Siapa Lebih Pantas Jadi Cawapres Jokowi?

Moermahdi juga menyampaikan diketahui sejumlah aset alutsista yang merupakan rahasia negara. BPK akan membuat laporan sedemikian rupa agar kerahasiaan itu terjaga dengan baik. Ia juga menjelaskan PDTT bisa mengetahui bila ada penyimpangan.

Kementerian Pertahanan masuk perhitungan aset negara dalam laporan keuangan. Oleh karena itu harus ada penjabaran lebih lanjut di dalam PDTT tersebut.

Sementara itu, menanggapi tentang adanya audit alusista Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memberikan tanggapan positif.
Ia mempersilahkan BPK untuk melakukan audit anggaran Kementerian Pertahanan soal pengadaan alutsista.

“Kalau audit saya enggak ada masalah, pengadaan alutsista itu diaudit boleh-boleh saja,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam.