APBD Daerah Ini Ludes Hanya untuk Gaji PNS


SURATKABAR.ID – Pemkab Bolaang Mongondow tak dapat berbuat banyak untuk pembangunan atau pun perkembangan daerah pemerintah kabupaten terkait. Pasalnya, hampir semua APBD ludes hanya untuk membayarkan gaji pegawai negeri sipil (PNS). Oleh sebab itu, abni negara tersebut diminta untuk memberikan kinerja terbaiknya.

“Jangan ada lagi yang malas-malasan. Kami juga tahu bahwa APBD paling banyak dihabiskan untuk bayar gaji pegawai negeri daerah,” demikian diungkapkan oleh Haris Mokoginta, salah seorang warga Lolak, Bolaang Mongondow, sebagaimana direportasekan kembali dari laporan JawaPos.com, Selasa (10/10/2017).

Untuk 2017 pada APBD induk, belanja langsung buat membayar gaji bagi 4.367 ASN mencapai Rp 402.203.793.852. Setelah dievaluasi dan ditetapkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBDP), angka tersebut berkurang menjadi Rp 385.815.742.318. Angka tersebut berakhir tahun ini. Sebab, angka dalam draf Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 mencapai Rp 1.042.541.394.445.

Yanny Tuuk yang merupakan Wakil Bupati Bolaang Mongondow menyatakan, anggaran belanja langsung yang dikeluarkan untuk membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) mencapai Rp 425.817.158.835.

Baca juga: Heboh Beras Termahal Sedunia Dijual di Singapura, Harganya Bikin Bengong!

“Kondisi tersebut sebenarnya hampir tak proporsional. Sebab, DAU kami paling banyak terserap pada belanja pegawai. Belanja modal kami hampir tak ada. Hanya berharap pada DAK, bagi hasil, dan pendapatan lainnya,” ungkapnya pada pekan lalu.

Yanny menambahkan, untuk APBD 2018 nanti, pemkab belum tahu jumlah penerimaan dana transfer dari pusat. Dengan begitu, diperkirakan untuk belanja pegawai belum ada.

“Dalam penyusunan APBD 2018, masih menggunakan pagu lama. Jadi, belum tahu persis berapa anggaran dari pusat,” demikian pungkasnya.

Sekilas APBD

Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) sendiri merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

APBD terdiri atas:

  • Anggaran pendapatan, yang juga terdiri atas:
    • Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
    • Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK),
    • Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

Baca juga: Karena Hal Ini, Menteri Rini Minta Jasa Marga Jual Jalan Tol Atas Laut Bali

  • Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
  • Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.