Moratorium Reklamasi Dicabut, Luhut Berpesan Begini untuk Anies Baswedan


SURATKABAR.ID – Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengklaim bahwa pihaknya sudah mencabut penghentian sementara (moratorium) pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Oleh sebab itu, ia meminta kepada semua pihak yang terkait untuk menerima putusannya.

Nggak ada (komentar), sudah saya teken kemarin. Ya udah itulah (reklamasi tetap dilanjutkan),” tandas Luhut di Medan, Jumat (6/10/2017). Demikian sebagaimana dikutip dari reportase Republika.co.id, Sabtu (7/10/2017).

Luhut kemudian melanjutkan dengan tegas, Pemprov DKI Jakarta harus menerima keputusan pencabutan moratorium tersebut.

“Haruslah. Kalau dia (Anies Baswedan, gubernur DKI Jakarta terpilih) tidak mau, kan banyak yang mau,” tandas Luhut menegaskan pesannya pada gubernur terpilih yang sebentar lagi akan resmi dilantik.

Baca juga: Benarkah Video Ini Ungkapan Kekecewaan Hansamu yang Tak Dipanggil Timnas?

Sudah Melalui Kajian

Luhut juga menuturkan, pencabutan moratorium itu sudah melalui kajian. Bukan hanya ahli dari ITB, kajian tersebut menurutnya juga dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) beserta semua kementerian terkait.

Nggak ada negosiasi. Semua itu ketuanya Pak Ridwan, ketua Alumni ITB, yang membuat kajian itu. Ada (ahli dari) Jepang, ada Korea, ada Belanda. Jadi mau apa lagi?” pungkasnya.

Surat dari Menko Maritim

Sementara itu, dalam laporan JakartaRaya.IndoPos.co.id hari ini, Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, juga turut menegaskan bahwa reklamasi Teluk Jakarta akan berlanjut. Tak ada alasan untuk menghentikannya seperti yang diinginkan Gubernur DKI Jakarta selanjutnya—Anies Baswedan.

Ini dikarenakan semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan mengeluarkan surat yang intinya, menegaskan bahwa reklamasi tetap dilanjutkan.

“Memang harus dilanjutkan. Tidak ada alasan untuk menghentikannya,” tegas Djarot, kepada tim wartawan yang menghubunginya.

Djarot membenarkan soal adanya surat Menko Maritim Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada 5 Oktober 2017 tentang pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

“Benar surat itu (dari Menko Martitim) ada,” kata Djarot, Jumat (6/10/2017).

Kemarin sempat beredar surat Menko Maritim yang isinya sebagai berikut:

“Merujuk surat Gubernur Nomor 1849/-1.794.3, tanggal 23 Agustus 2013 dan Nomor 2019/-1.7942, tanggal 2 Oktober 2017 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali Moral Moratorium Reklamasi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam serangkaian rapat koordinasi antar Kementerian dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, disepakati bahwa Reklamasi Pantai Utara Jakarta sudah tidak ada permasalahan lagi, baik dari segi teknis maupun dari segi hukum.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencabut: Pengenaan Sanksi Admistratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan PT. Kapuk Naga Indah Pada Pulau 2 B(C) dan pulau 2A (D) di Pantai Utara Jakarta, dan

Pengenaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan PT. Muara Wisesa Samudera Pada Pulau G Besar di Pantai Utara Jakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diberitahukan bahwa penghentian sementara (moratorium) pembangunan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta (sebagaimana dalam surat menteri Koordinator Bidang kemaritiman Nomor: 27.1/Menko/Maritim/IV/2016, tanggal 19 April 2016), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.”

Menanggapi surat Menko Maritim tersebut, Gubernur Djarot menyebutkan, pencabutan ini akan membawa perbaikan iklim investasi di ibukota. Sebab, para investor kembali mendapat kepastian hukum dalam berusaha.

“Positif sekali buat investasi,” imbuhnya.

Sewaktu ditanya apa yang akan dilakukan pemerintah pusat, apabila Gubernur terpilih Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno tetap menghentikan proyek reklamasi, Djarot tidak mau berkomentar. Ia hanya akan menindaklanjuti surat Menko Maritim, dengan mengirim surat kepada DPRD agar dewan bisa kembali melanjutkan pembahasan Raperda reklamasi.

Baca juga: Menteri Susi Dapat Pujian Selangit dari Pangeran Charles

“Sekarang kan sudah dicabut dan surat sudah kami terima, jadi kami segera berkirim surat kepada dewan,” tandasnya.