Jokowi Sebut Daya Beli Turun Hanya Isu, Begini Komentar Pedas Bos JNE


SURATKABAR.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa daya beli masyarakat menurun hanyalah sebuah isu. Isu ini dibuat lawan politiknya demi kepentingan di Pilpres 2019.

Menurut Presiden, bukannya menurun, hanya ada peralihan pola belanja yang sebelumnya offline ke online. Keyakinan Jokowi ini diperkuat dengan jasa pengiriman barang yang terus bermunculan.

Ternyata, pendapat Jokowi ini dibenarkan oleh PT TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) yang menjadi salah satu perusahaan jasa pengiriman barang.

Direktur Utama JNE Muhammad Feriadi mengungkapkan bahwa memang terjadi peningkatan pengiriman barang yang menjadi bukti bahwa telah terjadi peralihan belanja offline menjadi online.

Baca juga: Dinilai Bertentangan dengan Jokowi, Fahri Hamzah: KPK Tutup Saja

“Iya memang pengiriman kita meningkat. Mereka yang di toko memang mengaku iya nih sepi. Tapi itu karena ada cara lain masyarakat berbelanja yakni melalui online,” tutur Feri, Rabu (4/10/2017), dilansir detik.com.

Feri melanjutkan, berkembangnya industri e-commerce di Indonesia membawa dampak baik bagi perusahaan yang dikelolanya. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya volume penjualan. Meski begitu, Feri menuturkan bahwa peningkatan volume pengiriman berkisar diantara 25 hingga 30 persen.

Tidak seperti yang dikatakan Jokowi bahwa jasa kurir naik 135 persen di akhir September. “Angkanya saya tidak bisa disclose tapi sekitar 25-30% peningkatan volume penjualan,” katanya.

Feri melanjutkan, kenaikan ini terus dirasakan perusahaannya tiap tahun. Bahkan, ada kenaikan volume hingga 40 persen meski kini kompetisi di bidang jada pengiriman makin ketat.

“Memang pengiriman menjadi pilar ketiga bagi e-commerce. Jadi sangat dibutuhkan. Tapi pemain semakin banyak, kompetisi semakin ketat,” tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi mengaku tak percaya bahwa daya beli masyarakat anjlok. Pasalnya, data membuktikan bahwa jasa kurir naik 135 persen di akhir September.

“Kita ngecek DHL, JNE, Kantor Pos, saya cek. Saya kan juga orang lapangan,” tutur Jokowi.

Baca juga: Ribut-Ribut Pembelian Senjata dan Film G30S/PKI, Begini Peringatan Keras Wapres JK

Selain itu, Presiden juga menyebut adanya kenaikan pajak pertambahan nilai (PPn) sebesar 12,14 persen, yang berasal dari barang atau jasa dalam peredaran dari produsen ke konsumen.