Edan! Korupsi di Kabupaten Ini Ternyata Akibatkan Kerugian Negara Lebih Besar Dibanding Kasus E-KTP


SURATKABAR.ID – Aswad Sulaiman selaku Mantan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh KPK, Aswad disebut telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 2,7 Triliun.

“Ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan penerbitan izin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan serta izin usaha operasi dan produksi tambang di Kabupaten Konawe Utara tahun 2007 hingga 2014,” urai Saut Situmorang selaku Wakil Ketua KPK dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/10/2017). Demikian sebagaimana diwartakan kembali dari laporan Tempo.co, Rabu (4/10/2017).

Pada Senin (2/10/2017), tim KPK telah menggeledah rumah pribadi mantan Bupati Konawe Utara yang terletak di Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Setelah hampir lima jam lebih penggeledahan, tim KPK menyita dua koper besar yang diduga berisi dokumen.

Saut menuturkan kasus yang melibatkan Aswad ini menyebabkan kerugian negara yang sebanding dengan kasus lain, seperti kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dengan kerugian Rp 2,3 triliun dan kasus BLBI Rp 3,7 triliun.

Baca juga: Begini Kegeraman Menhan Saat Terus-terusan Ditanya Soal Senjata Impor

Saut melanjutkan, Aswad telah menguntungkan diri sendiri dengan memberikan perizinan usaha tambang nikel di Kabupaten Konawe secara sepihak. Mayoritas tambang dikuasai badan usaha milik negara PT Antam (Tbk).

“Ia diduga mencabut kuasa pertambangan yang masih dalam pengelolaan PT Antam secara sepihak, kemudian memberikan izin eksplorasi tambang kepada delapan perusahaan lain dan menerbitkan 30 kuasa pertambangan eksplorasi lainnya,” tambahnya.

Menurut keterangan yang diberikan Saut, dari sejumlah perusahaan ini, sudah ada yang diteruskan ke tahap produksi dan penjualan ore nikel (endapan mineral nikel) hingga 2014. Aswad diduga telah menerima suap hingga Rp 13 miliar dari sejumlah perusahaan penerima izin tambang itu.

Pernah Terjerat Kasus Serupa

Baca juga: Dua Pekan Terakhir Masa Jabatan, Ini Sejumlah Program yang Sedang Dituntaskan Djarot

Sebelumnya, Aswad Sulaiman juga sempat tersandung kasus dugaan korupsi lain, yakni korupsi pembangunan kantor Bupati Konawe Utara pada 2010-2011 dengan kerugian negara mencapai Rp 2,3 miliar. Aswad ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 tersangka lain. Namun akhirnya ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas IIA Kendari, Irmawati Abidin, memvonis bebas Aswad pada Jumat (7/4/2017).