Mantan Mendagri Anggap Jokowi Terlalu Santai Tanggapi Isu Kebangkitan PKI


SURATKABAR.IDMantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Syarwan Hamid menyerang Presiden Joko Widodo terkait dengan wacana Jokowi tentang kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sebelum menyinggung soal wacana kebangkitan PKI, Syarwan Hamid mengarahkan topik ke mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Ia menjelaskan dengan tegas dimana kondisi yang saat ini sedang terjadi tidak terlepas dari rangkaian peristiwa yang diciptakan Ahok. Bahkan, ia menuding, Pemerintah tidak responsif terkait ulah Ahok tersebut.  Syarwan Hamid juga menambahkan pendapatnya, Pemerintah cenderung berpihak pada Ahok.

“Sampai saat ini seperti itu,” ujarnya saat mewakili massa aksi 299 menemui pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip cnnindonesia.com, Jumat (29/9/2017).

Sementara soal PKI, Syarwan Hamid mempertanyakan keberpihakan Presiden Jokowi. Menurut dia, Presiden merespons isu bangkitnya PKI secara santai. Bagi dia, sikap seperti itu sangat membahayakan.

“Presiden seperti itu keberpihakan. Kepercayaan kepada presiden sangat kurang. Usulannya direspons umat Islam lebih berpihak G 30 S PKI. Bicara PKI tidak relevan, itu buta mata dan hatinya,” katanya menjelaskan.

Baca Juga: Menohok! Mantan Mendagri Beberkan Sikap Jokowi Terhadap PKI

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak menyangkal atau mengelak pentingnya masyarakat menonton film sejarah, termasuk film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. Hanya saja, Jokowi menilai perlu ada film baru yang bertema PKI sehingga lebih dapat diterima generasi milenial.

Alasan Presiden Jokowi setuju dan tidak menolak pemutaran ulang film G 30S/PKI tersebut karena Jokowi menilai generasi milenial sangatperlu untuk mengetahui sejarah Negara ini khususnya terkait PKI.

“Akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian, bisa masuk ke generasi-generasi milenial,” kata Presiden Jokowi di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9/2017) siang, seperti dilansir dari laman resmi Sekretariat Negara.