Fahri Hamzah Merasa Di-Bully KPK Karena Namanya Disebut dalam Sidang


SURATKABAR.ID – Penyebutan namanya dalam persidangan kasus suap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dirasa Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidaklah relevan. Ia merasa heran mengapa namanya disebut dalam persidangan itu. Bahkan atas hal itu, Fahri merasa di-bully oleh KPK.

“Bahwa rahasia para pejabat yang diperoleh melalui penyadapan dan pengumpulan informasi secara ilegal termasuk kepada auditor dan anggota BPK telah dijadikan bahwa untuk mem-bully pejabat tinggi di Indonesia,” terang Fahri melalui keterangan tertulisnya, Rabu (27/9/2017).

Seperti diberitakan laman kompas.com, Fahri menilai jaksa KPK sengaja mengarahkan pertanyaan tersebut hingga tersebutlah namanya. Hal semacam itu dikatakan Fahri sebagai cara KPK untuk membungkam mulut pejabat bermasalah dan juga pihak yang kritis kepada KPK. “Nama saya pun berkali-kali direkayasa untuk disebutkan hanya untuk menakuti saya supaya jangan lagi mengkritik KPK,” kata Fahri.

Fahri pun meminta Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menghentikan sementara KPK, selama Panitia Khusus Angket KPK bekerja. “Hal ini sama dengan KPK yang tidak mau datang ke DPR karena ada judicial review Undang-Undang MD3 di Mahkamah Konstitusi,” ucap politisi yang dipecat PKS itu.

Baca Juga: Serem! Ada jejak Kaki Raksasa di Sekitar Wilayah Borobudur

Nama Fahri sendiri muncul dalam persidangan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu 27/9/2017) ketika Anggota VII BPK Eddy Mulyadi Soepardi menjelaskan alasan mengenai pemberian opini WTP kepada sejumlah lembaga. Eddy mengaku memberi nilai opini tersebut karena tidak ingin DPR mendapat opini yang buruk atas laporan pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK. Eddy khawatir opini negatif akan memancing reaksi pimpinan DPR RI yang saat itu dipimpin Ade Komarudin.

Dalam persidangan itu, Eddy dihadirkan jaksa KPK untuk menjadi saksi dua pejabat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang didakwa menyuap auditor BPK. Di sana juga Jaksa KPK membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Eddy oleh penyidik KPK. Dalam isi BAP, Eddy mengonfirmasi rekaman pembicaraannya dengan Rochmadi Saptogiri selaku Auditor Utama Keuangan Negara III BPK.

“Ada lah depan DPR. Tetapi saya bilang jangan turun opininya, karena Akom (Ade Komarudin) bisa marah, Fahri marah. BKKBN opini WDP, DPD agak berat kalau untuk WDP. Saya meminta untuk DPR, MPR untuk WTP agar bisa amandemen,” ucap jaksa KPK M Asri Irwan ketika membacakan persis kata-kata Eddy dalam BAP.