‘Debat Kusir’ Mahfud MD dengan Fahri Hamzah Terkait OTT Masih Berlanjut


    SURATKABAR.IDAda perdebatan antara Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melalui jejaring sosial Twitter. Temanya adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

    Perdebatan ini sedang menjadi topik hangat dan menyita banyak perhatian warganet. Mahfud MD mengaku malas dengan ‘debat kusir’ tersebut.

    “Sebenarnya saya malas berdebat kusir tentang OTT dan penyadapan dengan Pak Fahri Hamzah. Tapi agar msyarakat tidak tersesatkan, maka saya jawab sekarang,” ujarnya dalam akun @mohmahfudmd, dikutip dari jawapo.com, Kamis (21/9/2017).

    Guru Besar FH UII Yogya itu menjelaskan, di awal perdebatan, Fahri mempersoalkan masalah dasar hukum OTT yang biasa digunakan KPK.

    “Dimana itu diatur di dalam hukum? Kok KPK RI melakukannya?” kata Mahfud menirukan pertanyaan Fahri.

    Mahfud MD pun dengan tegas menjelaskan bahwa ketentuan dan definisi tangkap tangan, diatur dengan jelas di dalam pasal 1 butir 19 KUHAP. Itu yang kemudian menjadi dasar bagi KPK melakukan OTT.

    Baca Juga: OTT KPK sedang Marak, Begini Komentar Wakil Presiden

    “Mungkin kaget, lalu Pak Fahri mendebat bahwa di KUHAP itu yang ada tangkap tangan, bukan operasi tangkap tangan. Jadi tidak ada kata ‘operasi’,” jelas Mahfud.

    Namun, yang dipersoalkan oleh Fahri adalah istilah operasi yang tidak termaktub dalam KUHP. Sehingga bagi Fahri, OTT berbeda dengan tangkap tangan. Jawaban tersebut pun tentu membuat Mahfud MD kaget.

    “Saya kaget. Kok yang disoalkan istilah operasi? Bukankah yang penting unsur-unsurnya? Istilah operasi kan bisa diganti melakukan atau melaksanakan? Jauh sebelum Pak Fahri jadi politikus, sejak zaman Belanda, operasi (tindakan atau melakukan) tangkap tangan itu sudah dilakukan sesuai KUHAP,” kata Mahfud.