Terungkap! Fakta Ini Sebutkan Mengapa Soekarno dan Jokowi Primadonakan Palangkaraya


    SURATKABAR.ID – Entah berapa kali nama Palangka Raya muncul kembali setiap wacana pemindahan ibu kota menjadi perbincangan hangat masyarakat. Sejak dulu, mulai dari zaman Bung Karno hingga Jokowi, Palangka Raya kerap digadang-gadang sebagai calon ibu kota baru negeri ini. Melansir laporan BBC.com, Kamis (21/9/2017), terangkumlah sejumlah analisa dari pakar dan penulis terkait mengapa kota di Kalimantan Tengah tersebut selalu jadi primadona Soekarno dan Joko Widodo.

    Penulis buku ‘Soekarno & Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya’, Wijanarka, mengungkapkan Seokarno mencuatkan ide pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya pada periode tahun 1957-1958.

    “Nama Palangkaraya (muncul) karena berada persis di tengah NKRI, di tengahnya Indonesia. Atas dasar itu, Palangkaraya menjadi lebih populer sebagai calon ibu kota dari kota lainnya,” papar Wijanarka, Senin (04/07/2017).

    Dosen jurusan arsitektur Universitas Palangkaraya tersebut menuturkan saat itu selain Palangkaraya, ‘kota di Sulawesi, Makassar’ juga menjadi salah satu kandidat calon ibu kota.

    Baca juga: Ada Khofifah di Pilkada Jatim, Gus Ipul: Yang Diinginkan Ulama, Kiai Berbagi Peran

    Ketika itu, pemindahan ibu kota ke luar Jakarta dinilai perlu lantaran Soekarno mengharapkan Indonesia memiliki ibukota “yang dibangun oleh anak bangsa sendiri”.

    “Jakarta kan peninggalan kolonial Belanda, dirancang Belanda,” tukas Wijanarka.

    Mengapa Dulu Ibu Kota Tak Jadi Dipindah?

    Wijanarka melanjutkan, rencana pemindahan ibu kota tidak mewujud nyata saat itu, “karena jalan darat saja belum ada di Palangkaraya. Jalannya (hanya) lewat sungai.”

    Dengan kata lain, Palangkaraya ketika itu belum siap untuk dijadikan ibu kota Negara Indonesia.

    “Bung Karno sendiri waktu itu memancang tiang pertama pembangunan Palangkaraya (pada 1957), dia harus naik kapal dari Banjarmasin ke Palangkaraya. Jalan darat belum ada. Jadi pertimbangan pemindahan waktu itu sulit; transportasi darat (belum ada), pengadaan bahan bangunan sulit.”

    Selain itu, pemindahan tersebut hanya berakhir menjadi wacana karena Soekarno memiliki berbagai rencana kegiatan bertaraf internasional yang akan dilakukan di ibu kota Indonesia.

    “Misalnya Asian Games (1962). Jadi kalau memindah ibu kota waktu itu, tidak akan terkejar bagi event tersebut,” urai Wijanarka.

    Luas, Murah, Tanpa Gempa

    Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memastikan kajian rencana pemindahan ibu kota akan selesai tahun ini. Ibu kota baru “kemungkinan besar di Pulau Kalimantan,” tandas Bambang Brodjonegoro.

    Krishna Nur Pribadi yang merupakan dosen planologi Institut Teknologi Bandung, menuturkan rencana itu sangat wajar mengingat lokasi Kalimantan yang di luar wilayah gempa, serta jumlah penduduknya yang masih sedikit, tetapi lahannya masih sangat luas.

    “Pulau Kalimantan itu penduduknya dua sampai empat juta orang. Sementara Jakarta itu bisa 10 juta orang. Ini sudah tidak benar. Menurut saya, kalau pembangunan terus dipusatkan di Jakarta… sudah tidak sehat,” ungkap Krishna.

    Menurut Krishna, dengan penduduk Kalimantan yang masih sedikit dibandingkan dengan luas wilayahnya ini, tentu akan membuat harga tanah bisa lebih rendah. Dengan demikian, fakta ini sangat berpeluang untuk terus dikembangkan serta menarik orang baru untuk datang.

    Untuk Palangkaraya sendiri, jika dilihat di berbagai situs internet yang menjual tanah, harga lahan masih bisa dibilang murah, yakni sekitar dua juta hingga enam juta Rupiah per meter persegi.

    Selain itu “Palangkaraya sendiri luasnya 2.400 km persegi, sementara wilayah yang terbangun itu baru 50 km persegi. Jadi, secara wilayah kota masih luas sekali untuk dibangun,” tambah Wijanarka.

    Kepada awak media, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro pada Senin (04/07/2017) lalu menyebutkan bahwa pemindahan pusat administrasi pemerintahan ke luar dari Jakarta akan dimulai pada “2018 atau 2019”.

    Baca juga: Dugaan Suap Uber Indonesia pada Oknum Polisi Tengah Diselidiki

    Kendati nama Palangkaraya kerap disebut, pemerintah menyatakan masih mempertimbangkan sejumlah pilihan kota, yang menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, harus yang “paling suitable dan bagus”.