Dugaan Suap Uber Indonesia pada Oknum Polisi Tengah Diselidiki


SURATKABAR.ID – Salah satu layanan transportasi daring (online) Uber tengah dihadapkan dengan penyelidikan kepolisian. Pasalnya, dikabarkan bahwa Mabes Polri akan menyelidiki dugaan suap perusahaan asal San Fransisco, Amerika Serikat tersebut. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengusutan lebih dalam mengenai hal ini.

“Seperti apa, kami belum tahu. Tapi tetap kita akan dalami apa itu dan arahnya kepada siapa. Kami penyelidikan dulu apa yang dimaksud dalam berita itu,” tukas Rikwanto, seperti dilansir dari liputan Tribunnews.com, Kamis (21/9/2017).

Desas-desus mengenai kabar tak sedap yang menimpa Uber ini awalnya dikabarkan oleh Bloomberg, bahwa Departemen Kehakiman Amerika Serikat saat ini tengah menyoroti adanya pembayaran tak lazim yang dilakukan Uber pada tahun 2016 lalu.

Disebutkan bahwa kepolisian Indonesia menjelaskan kepada Uber, bahwa kantor mereka di Jakarta terletak di wilayah yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk membuka usaha.

Baca juga: Menohok! Mahfud MD Sindir Pengritik KPK, Fahri: Dia Tak Lebih Bersih

Sumber Bloomberg mengungkap seorang karyawan Uber kemudian beberapa kali mengirim uang kepada polisi agar Uber dapat terus beroperasi di kantor tersebut. Transaksi itu muncul dalam laporan pengeluaran dengan menyebut rincian pembayaran kepada aparat. Belakangan, masih menurut sumber Bloomberg, Uber memecat karyawan itu.

Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Tindak Korupsi di Luar Negeri 

Sementara itu, diketahui bahwa yang menyetujui laporan pengeluaran tersebut adalah Alan Jiang selaku Direktur Bisnis Uber di Indonesia. Namun ia pun lantas mengambil cuti dan kemudian mengundurkan diri dari Uber. Jiang menolak berkomentar mengenai kasus ini.

Pihak Uber Indonesia sendiri berjanji akan segera merilis keterangan. Kasus tersebut lantas diketahui sedikitnya seorang anggota senior divisi hukum Uber, namun awalnya dia memutuskan tidak melaporkan kasus ini kepada aparat Amerika Serikat.

Barulah setelah Departemen Kehakiman AS mengonfrontasi Uber mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang Tindak Korupsi di Luar Negeri (Foreign Corrupt Practices Act), Uber kemudian memaparkan apa yang terjadi di Indonesia. Sumber kantor berita Reuters menyebutkan bahwa laporan yang dibuat Bloomberg benar adanya.

Uber mengaku tengah bekerja sama dengan para penyelidik, namun menolak berkomentar lebih lanjut. Wyn Hornbuckle, Juru Bicara Departemen Kehakiman AS, juga menolak berkomentar.

Namun, pada Agustus lalu, perusahaan yang berbasis di San Francisco itu mengaku tengah bekerja sama dalam penyelidikan awal Departemen Kehakiman AS mengenai penyuapan pejabat asing.

Di sisi lain, penyelidikan aparat AS terhadap Uber tak hanya terbatas di Indonesia. Uber juga diselidiki atas dugaan memberi ‘uang pelicin’ kepada pejabat Malaysia. Pada 2016, dana pensiun Malaysia atau Kumpulan Wang Persaraan menanamkan 30 juta dollar AS (Rp 398 miliar) di Uber.

Baca juga: Inilah Tiga Peristiwa Bersejarah yang Membuat Soekarno Menangis

Kurang dari setahun kemudian, pemerintah Malaysia meloloskan aturan soal transportasi online. Bisnis Uber di China dan Korea Selatan pun turut diselidiki atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Tindak Korupsi di Luar Negeri hingga saat ini.