Diminta mundur Karena Kasus Korupsi, Ketua KPK: Gusti Allah Tidak Tidur


    SURATKABAR.ID – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK, Arteria Dahlan mengatakan bahwa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo terlibat dalam penyimpangan anggaran dalam pengadaan alat berat di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 lalu. Lantas, Agus mengatakan tudingan dari Pansus tersebut tidaklah benar dan tidak lebih dari fitnah belaka. Atas hal tersebut, Agus menyebut, ‘Tuhan tidak tidur’.

    “Saya mendapatkan tuduhan bermacam-macam. Sebelumnya dituduh terlibat, padahal pengadilan sudah membuktikan tidak. Ini ada lagi, nanti apa lagi. Saya pastikan itu semua tidak benar. Gusti Allah tidak tidur. Keadilan dan kebernaran akan muncul,” terang Agus saat dikonfirmasi pada hari Kamis (21/9/2017), dikutip dari jpnn.com.

    Meskipun tuduhan dan fitnah kerap tertuju padanya, Agus menegaskan bahwa hal-hal semacam itu tidak akan menyurutkan langkahnya dan langkah KPK dalam mengusut kasus-kasus korupsi. “Insya Allah, tidak akan surut. Kita semakin kuat,” katanya.

    Baca Juga: Bu Risma Keluarkan Perintah, Nantinya PNS Surabaya Bakal Begini

    Sebelumnya, Arteria Dahlan menyebut bahwa dirinya sudah mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya yang mengatakan bawa Agus Rahardjo terlibat dalam kasus penyimpangan dana pengadaan alat berat di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 silam. Arteria juga menjelaskan, hal tersebut terjadi ketika Agus menjabat sebagai Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP).

    “Kami mendapat laporan dan informasi akurat dan legitimate, yakni adanya penyimpangan soal pengadaan alat berat,” ujar Arteria di Hotel Santika, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (20/9/2017).

    Arteria menjelaskan, pengadaan bareang berupa alat berat dan jasa itu dilakukan Dinas Binamarga untuk penunjang perbaikan jalan. Barang yang dimaksud adalah 19 unit Pakkat Road Maintenance Crane Truck (PRMCT) C3200 yang harganya senilai 36,1 miliar.

    Dilansir dari tempo.co, pada Maret 2017 lalu pun Agus pernah juga diminta mundur oleh Fahri Hamzah karena Wakil Ketua DPR tersebut menilai ada konflik kepentingan dalam penanganan kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).