Sikapi Isu PKI, Mahfud MD: Tidak Perlu Membuka Luka Lama


SURATKABAR.ID – Mahfud MD yang merupakan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkapkan agar sebaiknya isu PKI tak perlu dibuka-buka lagi. Pasalnya, membahas ulang peristiwa tahun 1965-1966 bisa dibilang hanya membuka kembali luka lama.

“Peristiwa itu terjadi karena suatu sebab kan begitu, yang mengungkit-ungkit juga (artinya) membuka luka-luka lama,” tutur Mahfud saat ditemui di sela-sela acara HUT Kahmi ke-51 di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2017) kemarin. Demikian seperti diwartakan kembali dari reportase Republika.co.id, Rabu (20/9/2017) petang.

Mahfud menilai, tak perlu lagi mengungkit atau mencari kebenaran sejarah dengan melakukan seminar. Ini dikarenakan menurutnya, kebenaran tersebut sudah menjadi milik tiap-tiap orang itu sendiri.

“Saya rasa kebenarannya tuh sudah dipahami oleh masing-masing orang. Jadi kalau bangkit lagi saya kira tidak lah ya, mengungkit-ungkit lagi atas nama kebenaran,” tuturnya kemudian.

Baca juga: Terkait Kericuhan di YLBHI, Polisi Tetapkan 7 Tersangka

Mahfud berujar, setiap pihak memiliki fakta yang berbeda ketika membahas sebuah isu PKI. Dengan demikian, akan sulit rasanya untuk mencari fakta yang sebenarnya.

“Soalnya mau apa kalau sudah ada fakta, oh ini fakta, enggak bakal ada fakta yang disepakati oleh semua orang, saya kira berlebihan orang berseminar untuk mencari fakta, enggak bakal ada, tinggal yang akan bicara kesimpulan tuh yang berseminar,” sebutnya.

“Kalau LBH begini, kalau ada pihak lain yang mengadakan begini, kalau yang seminar angkatan 66 kira-kira begini, kalau seminar TNI kesimpulannya begini, enggak akan ada sama fakta itu dalam kasus yang sifatnya dark number itu,” Mahfud membeberkan pendapatnya.

Butuh Rekonsiliasi

Kemudian ia melanjutkan, bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi pun tidak perlu resmi apalagi sampai dibumbuhi upacara peringatan.

“Seperti sekarang ini, kita sudah tidak mempersoalkan orang-orang PKI, tidak ditanya lagi kamu orang PKI, langsung berbaur, juga langsung bekerja diperbaiki kantor pemerintah, screening, ya kita langsung berdamai aja, tidak usah ada pernyataan mari berdamai adakan upacara-upacara atau peringatan,” pungkasnya.

Esensinya adalah Sejarah

Ada pun Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, film Pengkhianatan G30S/PKI sudah lulus sensor dari  Lembaga Sensor Film (LSF) sejak tahun 1984. Untuk itu, ia menilai tak perlu lagi ada proses penyensoran untuk film tersebut.

Abdul Kharis berujar, LSF sudah menegaskan tidak ada penyensoran ulang. Jadi film ini sebetulnya layak ditonton kembali sebagai film sejarah.

“Saya sendiri setuju dengan sikap Panglima TNI yang akan memutar ulang film ini,” ungkapnya Selasa (19/9/2017).

Menyoal film ini tidak layak ditonton anak, ia berpendapat, memang setiap film ada kategorisasi usianya. Setiap film yang sudah lulus dari Lembaga Sensor Film (LSF), pasti ada kategori usia yang boleh menonton. Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada masyarakat, keluarga atau sekolah yang akan memutar kembali film ini untuk memperhatikan kategorisasi usia penonton ini.

“Jadi kalau untuk persoalan bukan tontonan anak kecil, itu sudah selesai,” tukasnya.

Perdebatan ini, menurutnya, penting untuk dibedakan agar substansi pemutaran film G30S-PKI jadi tidak bergeser.

“Kalau perdebatannya itu, bukan esensi masalah film G30S/PKI diputar kembali,” imbuh anggota Fraksi PKS ini. Sebab alasan Panglima TNI mengimbau agar film ini diputar kembali adalah sebagai pembelajaran generasi saat ini. Dimana pemberontakan PKI itu pernah terjadi dan sudah kadung menjadi bagian dari sejarah Bangsa Indonesia.

Baca juga: Ribut-ribut PKI, Yasonna: Isu Itu Kan Mimpi di Siang Bolong

“Jadi soal film ini esensinya pelajaran sejarah pengkhianatan PKI, jangan memperdebatkan hal yang tidak esensi,” kata dia.