Fahri Hamzah Temui Perdana Menteri Malaysia untuk Bicarakan TKI. Apa Hasilnya?


    SURATKABAR.ID – Fahri Hamzah selaku Ketua Tim Pengawasan TKI yang juga Wakil Ketua DPR RI bersama dengan sejumlah anggota timnya bertemu Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi dan Dubes RI di Kuala Lumpur Rusdi Kirana. Pertemuan tersebut diagendakan untuk membahas Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

    “Sejak kemarin, sebagai amanat dari Tim Pengawas kami mengunjungi Malaysia karena Malaysia merupakan Negara penerima  (tenaa kerja) migran dari Indonesia paling banyak bahkan untuk yang illegal terbanyak di dunia,” ujar Fahri di KBRI Kuala Lumpur, Rabu, seusai bertemu dengan Rusdi Kirana, dikutip dari antaranews.com.

    Fahri menyebut bahwa salah satu maksud kedatagannya ke sana adalah melakukan sosialisasi undang-undang yang penetapannya mungkin akan segera dilakukan, yakni Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran. Undang-undang tersebut, ucap Fahri, akan memperbaiki sistem penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri mulai dari pra, saat, dan pasca penempatan.

    “Malaysia banyak kemajuan yang positif terutama karena Dubes RI di Kuala Lumpur Dubes baru yang memiliki visi kewirausahaan yang tinggi sehingga beliau mengembangkan korban-korban pekerja migran dengan memberdayakannya,” terang Fahri.

    Baca Juga: Surati KPK Minta Tunda Pemeriksaan Setya Novanto, Desmond: Pak Fadli Zon Enggak Benar

    Terkait dengan fenomena di mana para pekerja migran tidak sedikit yang terpukul bahkan ada yang diniaya di tempat agen, hamil di luar nikah, disiram air keras dan sebagainya, Fahmi menegaskan bahwa KBRI Kuala Lumpur terus mengembangkn program “Aku Mau Sukses” guna mengembalikan kepercayaan diri para migran tersebut.

    Selain itu, Fahri menyebut pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi pada Selasa (12/9/2017) malam, sebagai sesama anak bangsa dan serumpun, mereka sadar dan berkewajiban untuk menyelesaikan persoalan TKI secara bersama-sama.

    “Beliau tidak saja siap dengan Memorandum of Understanding, tetapi juga Memorandum of Agreement sebagai ikhtiar yang lebih konkrit dalam menyelesaikan masalah. jadi kebijakan baru Indonesia tentang tenaga kerja ini ditunggu karena ada usulan dari sejumlah duta besar agar saat implementasi undang-undang tersebut kita melakukan moratorium dulu untuk menata sehingga mal praktek pekerja migran bisa dihindari,” paparnya.

    Dalam kesempatan itu, Fahri juga menegaskan hal itu semua dimaksudkan untuk kembali mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia yang tertutupi oleh mal praktek buruh migran. Padahal, katanya, Indonesia memiliki kemampuan seperti membuat pesawat dan sebagainya yang justru tertutupi oleh kasus-kasus TKI tersebut.

    Ditanya soal moratorium, fahri menjawab bahwa hal tersebut adalah usulan banyak pihak karenadalam KTP elektronik, orang harus terdata, sedangkan ribuan pekerja Indonesia di Malaysia tidak terdata.