Disindir Jokowi Soal Lulusan IPB Kerja di Bank, Guru Besar Ini Beri Jawaban Menohok


SURATKABAR.ID – Dwi Andreas Santosa yang merupakan Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) bersikap pasrah saat dirinya disindir Presiden Joko Widodo. Jokowi melontarkan sindirannya lantaran banyaknya lulusan IPB yang justru malah bekerja di sektor perbankan. Sindiran soal banyaknya sarjana pertanian yang bekerja di sektor perbankan tersebut dilontarkan dalam Sidang Terbuka Dies Natalis IPB ke-54 di Kampus IPB, Bogor, Rabu (6/9/2017). Namun dalam menanggapi sindiran tersebut, Dwi pun tak membantah dan justru berikan jawaban menohok.

“Ya, memang kenyataannya seperti itu. Dulu saja waktu di (angkatan) kami, 50 persen lebih kerja di perbankan,” beber Dwi saat dihubungi tim wartawan, sebagaimana dilansir dari repotase Kompas.com, Kamis (7/9/2017).

“Itu sekitar tahun 1985-1986. Jadi berlangsungnya sudah lama,” tutur Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) itu.

Dwi melanjutkan, wktu itu, banyak bank membuka lowongan pekerjaan besar-besaran. Maka dari itu, banyak sarjana pertanian yang memilih meninggalkan ladang. Akan tetapi kondisi ini, menurutnya, tak hanya terjadi untuk lulusan IPB saja. Banyak jebolan kampus lain yang juga akhirnya bekerja tidak di sektor pertanian. Kondisi sekarang, menurut dia, juga tak jauh berbeda.

Baca juga: Terlalu! Militer Myanmar Tanam Ranjau untuk Cegah Muslim Rohingya Kembali

Akibat Kebijakan Pertanian

Kendati bekerja di perbankan diakui relatif lebih menjanjikan, menurut Dwi, tidak menariknya sektor pertanian bagi sarjana muda utamanya disebabkan karena kebijakan pemerintah itu sendiri.

“Sektor pertanian terutama tanaman pangan seolah-olah untuk mendukung sektor yang lainnya, sehingga harga pangan ini ditekan, diupayakan serendah mungkin,” imbuh Dwi.

Kebijakan harga di tingkat produsen yang rendah tersebut hanya menguntungkan sektor lain seperti jasa industri atau sektor jasa.

“Karena ditekan sedemikian rupa, makin lama pendapatan petani semakin tergerus. Ketika pendapatan petani semakin tergerus, usaha di sektor tanaman pangan semakin tidak menguntungkan, siapa yang tertarik?” tandas Dwi.

Ia lantas memberikan contoh terbaru yakni kebijakan Menteri Perdagangan tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras berdasarkan zonasi. Dwi menyebutkan, kebijakan itu berpotensi besar menekan kesejahteraan petani.

“Karena middle man tidak akan mau rugi. Kerugian akan ditransfer ke petani langsung, dengan cara apa? Menekan pembelian gabah di petani,” ungkap Dwi.

Selain pricing policy, keterbatasan lahan juga menjadi salah satu disinsentif daya tarik sektor pertanian khususnya subsektor tanaman pangan. Namun, lanjutnya, lahan yang luas pun apabila dengan sistem sewa belum tentu memberikan keuntungan optimal bagi petani.

Menurut Dwi, usaha di subsektor tanaman pangan baru benar-benar menarik apabila petani mempunyai lahan yang luas. Menurutnya, petani muda tentu butuh dukungan fasilitas pembiayaan yang mudah untuk usaha ini.

Lagi-lagi, lanjut Dwi, kemudahan akses kredit usaha rakyat di sektor pertanian menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menarik minat anak muda terjun di sektor pertanian.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku sudah mengecek sendiri di jajaran direksi perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sangat banyak lulusan IPB bekerja di sana, mulai dari level direksi hingga manajer tengah.

“Terus yang ingin jadi petani siapa? Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh mahasiswa-mahasiswa. Harus saya sampaikan apa adanya karena itu data yang saya peroleh,”  ungkap Jokowi.

Baca juga: Hapus Wajib Sekolah 8 Jam, Jokowi Mengesahkan Perpres Penguatan Pendidikan Karakter

Sebagai penutup, Jokowi menambahkan, harusnya mahasiswa lulusan IPB bisa bekerja untuk sektor pertanian yang lebih modern seperti sebagaimana mestinya.