Terlalu! Militer Myanmar Tanam Ranjau untuk Cegah Muslim Rohingya Kembali


SURATKABAR.ID – Tindakan aparat militer Myanmar yang menanam ranjau darat di perbatasan kedua negara menuai protes dari pemerintah Bangladesh. Pemerintah Bangladesh landas memanggil duta besar Myanmar di Dhaka untuk memprotes penanaman ranjau darat di perbatasan mereka dalam rangka mencegah muslim Rohingya kembali pulang. Pemanggilan duta besar pun dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan sehubungan masuknya puluhan ribu warga minoritas Muslim Rohingya dari negara bagian Rakhine, Myanmar, ke Bangladesh.

Seperti diwartakan kembali dari reportase BBC.com, Kamis (7/9/2017), Shahidul Haque yang merupakan Menteri Luar Negeri Bangladesh menyebutkan, pihaknya sudah memasukkan protes soal ranjau darat ke pemerintah Myanmar. Meski begitu, ia tidak memberikan rincian lebih jauh lagi terkait hal itu.

Di lain pihak, pejabat senior Bangladesh mengungkapkan bahwa pasukan keamanan Myanmar diyakini telah menanam ranjau darat untuk mencegah warga Rohingya kembali ke desa-desa mereka.

Kepada kantor berita Reuters, sumber di pemerintah Bangladesh menuturkan militer Myanmar menanam ranjau-ranjau baru di sepanjang perbatasan, yang dipakai pengungsi Rohingya untuk menyelamatkan diri.

Baca juga: Samakan Megawati dengan Suu Kyi dalam Tulisannya, Aktivis Ini Dilaporkan ke Polisi

Namun sumber-sumber militer Myanmar menuturkan sebaliknya—tidak ada ranjau baru yang ditempatkan di perbatasan Myanmar-Bangladesh.

Sebelumnya, pada tahun 1990-an sudah ditanam ranjau di perbatasan Myanmar-Bangladesh untuk mencegah orang-orang melintasi perbatasan secara ilegal.

 

Terjadi 3 Insiden Akibat Ranjau Darat

Sanjoy Majumder sebagai wartawan dari BBC yang berada di sisi perbatasan Bangladesh mengatakan ada tiga insiden yang disebabkan oleh ranjau darat pekan ini.

PBB menyebutkan jumlah pengungsi Rohingya dalam eksodus yang melewati perbatasan menuju Bangladesh mengalami peningkatan tajam sejak Jumat (25/8/2017) lalu.

Disebutkan oleh para pejabat PBB, lebih dari 146.000 warga Rohingya yang meninggalkan Rakhine lantaran dipicu oleh serangan milisi Rohingya; Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (Arakan Rohingya Salvation Army, ARSA)  terhadap sejumlah pos polisi di negara bagian tersebut.

Serangan ini dibalas dengan ‘operasi pembersihan teroris’ oleh militer Myanmar yang mendorong warga sipil Rohingya mengungsi untuk menghindari gelombang kekerasan.

Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (Arakan Rohingya Salvation Army, ARSA) merupakan gerilyawan yang beroperasi di Negara Bagian Rakhine di Myanmar utara, tempat mayoritas-Muslim Rohingya menghadapi persekusi. Pemerintah Myanmar menolak memberikan mereka kewarganegaraan dan memandang mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.

Bentrokan terjadi secara berkala di antara kelompok-kelompok etnik. Namun tahun lalu sebuah kelompok pemberontak bersenjata Rohingya berkembang. ARSA, yang sebelumnya dikenal dengan nama lain termasuk Harakah al-Yaqin, telah membunuh lebih dari 20 petugas polisi dan anggota pasukan keamanan.

Pada Jumat (25/8/2017), kelompok itu menyerang pos-pos polisi di Negara Bagian Rakhine, membunuh 12 orang dalam serangan terbesar mereka hingga saat ini. Sebagai hasil, terpiculah sebuah serangan balik dari aparat keamanan.

Pemerintah menyebut kelompok ini sebagai organisasi teroris dan mengatakan pemimpin-pemimpinnya telah dilatih di luar negeri. Kelompok Krisis Internasional (International Crisis Group, ICG) juga menyebutkan bahwa para anggota ARSA ini telah dilatih di luar negeri.

Pemimpinnya adalah Attaullah Abu Ammar Jununi, lahir dari orang tua Rohingya di Karachi, Pakistan, dan dibesarkan di Mekah, Arab Saudi.

Baca juga: Terungkap! Kunci Penyelesaian Rohingya Ternyata Ada pada Negara Eropa Ini

Kendati demikian, seorang juru bicara kelompok ini membantah hal ini dan mengatakan ke Asia Times bahwa kelompok ini tak ada hubungannya dengan kelompok jihad dan hanya berjuang untuk orang Rohingya agar diakui sebagai sebuah kelompok etnik.