Hapus Wajib Sekolah 8 Jam, Jokowi Mengesahkan Perpres Penguatan Pendidikan Karakter


    SURATKABAR.ID – Kewajiban sekolah 8 jam yang sebelumnya sempat diterapkan kini dihapus dan diganti oleh Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang terdaftar sebagai Perpres Nomor 87 Tahun 2017.

    “Jadi baru saja saya tanda tangani mengenai Perpres Penguatan Pendidikan Karakter didampingi oleh para kiai dan pimpinan ormas. Dan saya sangat berbahagia sekali bahwa semuanya memberikan dukungan penuh terhadap Perpres Penguatan Pendidikan Karakter ini,” urai Jokowi yang didampingi para pimpinan ormas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/9/2017) kemarin.

    Seperti diwartakan kembali dari liputan Kompas.com, Kamis (7/9/2017), Perpres ini diterapkan dan kini menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 yang mana istilah ‘full day’ dalam peraturan tersebut sempat menimbulkan salah persepsi, selain menjadi polemik di kalangan masyarakat.

    Peraturan Menteri tersebut sempat ditolak oleh kalangan Nahdlatul Ulama lantaran mengatur waktu sekolah selama 5 hari dalam seminggu atau 8 jam dalam sehari. Kebijakan sekolah 8 jam tersebut dianggap bisa mematikan sekolah madrasah diniyah yang jam belajarnya dimulai pada siang hari.

    Baca juga: Samakan Megawati dengan Suu Kyi dalam Tulisannya, Aktivis Ini Dilaporkan ke Polisi

    Namun, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj yang turut hadir dalam acara tersebut, menyatakan dukungannya terhadap Perpres Pendidikan Karakter yang diteken Jokowi. Dalam Perpres terbaru, kini tak ada lagi kewajiban sekolah 8 jam per hari sebagaimana yang diatur dalam Permen.

    “PBNU mendukung dan mengapresiasi terbitnya Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter,” tandas Aqil.

    Disebutkan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy, dengan Perpres ini, sekolah bisa memilih apakah akan menerapkan 5 hari atau 6 hari sekolah dalam seminggu. Ketentuan ini pun diatur dalam pasal 9 Perpres.

    “Jadi sifatnya opsional,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Kemendikbud melihat, dalam kurikulum Indonesia, terlalu banyak mata pelajaran, sehingga anak-anak dinilai kurang bahagia di sekolah. Sedangkan niat pemerintah dalam Permen Nomor 23 Tahun 2017 bukanlah berfokus pada kegiatan belajar-mengajar, melainkan menambah waktu bermain. Pendidikan disebut terdiri atas hubungan di antara 3 komponen, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tidak seluruh pendidikan diserahkan ke sekolah.

    “Tahun lalu sangat beda, yang dimasalahkan kata ‘full day‘, seolah anak-anak disandera di sekolah. Padahal dalam Permen ini adanya penguatan pendidikan karakter. Tidak ada satu pun menambah pelajaran dalam pendidikan karakter,” ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ari Santoso saat menjadi narasumber dalam Polemik SindoTrijaya ‘Ribut-ribut Full Day School’ di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6/2017) lalu, mengutip laporan Detik.com.

    “Pandangannya sebenarnya bukan menambah jam. Ini kalau seluruh ekstrakurikuler dan kokurikuler semuanya di sekolah, padahal bisa kerja sama dengan yang lain. Seperti dengan diniyah. Persepsi semua dilakukan di sekolah dan full day itu yang bikin ribut, mispersepsi. Jadi perlu kami pertajam ke masyarakat,” tutur Ari.

    Aktualisasikan Nilai Pancasila

    Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sendiri merupakan implementasi dari kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang 8 jam belajar dalam sehari, selama lima hari sekolah. PPK ini akan diterapkan di sekolah-sekolah dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas.

    Untuk penerapan dan bentuknya, Staf Ahli Menteri Urusan Bidang Pengembangan Karakter Arie Budiman menyebutkan, esensi PPK ini akan berdasarkan pada aktualisasi nilai-nilai dalam Pancasila.

    Sebenarnya, dalam kurikulum 2013, Arie mengatakan salah satu fondasi tujuannya adalah pembentukan karakter sehingga PPK ini jangan dianggap hal baru.

    Arie melanjutkan, dalam pelaksanaannya PPK ini akan diserahkan kepada guru di sekolah, dan disesuaikan dengan kearifan lokal tempat sekolah berada.

    “Di dalam praktek setiap sekolah diberikan kebebasan kreativitas sesuai dengan kondisi dan budaya sekolah tersebut dan juga kemampuan atau sumber daya sekolah tersebut,” papar Arie dalam acara yang membahas kebijakan lima hari sekolah, di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2017) lalu.

    Olah Hati, Pikir, Rasa dan Raga

    Keberadaan PPK ini akan membuat siswa tidak hanya mengejar nilai akademis semata, namun juga mengedepankan pendidikan yang berkaitan dengan olah hati, olah pikir, olah rasa dan olah raga.

    “Keseimbangan dari empat aspek ini menjadi prioritas dalam penguatan pendidikan karakter,” tukas Arie.

    Oleh sebab itu, PPK akan diintegrasikan dengan pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di sekolah.

    Kegiatan intrakurikuler merupakan mata pelajaran umum yang biasa diterima siswa. Kegiatan kokurikuler meliputi kegiatan pengayaan mata pelajaran, kegiatan ilmiah, pembimbingan seni dan budaya, atau bentuk kegiatan lain untuk penguatan karakter siswa. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler dapat dikategorikan sebagai kegiatan karya ilmiah, latihan olah bakat atau minat, dan keagamaan.

    Menurut Arie, porsi pembagiannya nanti akan didominasi oleh PPK sebanyak 70 persen, sedangkan pelajaran umum akan menciut menjadi 30 persen. Sumber belajar untuk kegiatan PPK juga tidak hanya akan berlangsung di dalam sekolah, tapi juga di luar sekolah. Salah satu contohnya yakni dengan mengunjungi musem atau objek belajar lainnya.

    “Atau mengundang sumber belajar datang ke sekolah,” lanjut Arie.

    Bentuk Generasi Emas 2045

    Arie menambahkan, target PPK ini dikaryakan demi menciptakan generasi emas pada 2045. Anak-anak diharapkan punya kekuatan pada karakter dan literasi dasar.

    Menurut Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad, kebijakan 8 jam belajar dalam sehari jangan dianggap hanya menekankan siswa untuk belajar secara konvensional seluruhnya. Sebaliknya, pelajaran tentang PPK akan diselipkan di dalamnya.

    Menurut Hamid, sudah ada 9.800 sekolah, yang telah menerapkan kebijakan PPK ini. Sebagai gambaran, Kemendikbud menyebut ada 230.000 lebih sekolah di Indonesia.

    “Coba lihat sekolah yang sudah menjalankan, dipastikan karakter siswa jauh lebih baik dari yang belum. Bisa dipastikan prestasi siswa bagus,” tutur Hamid.

    Hamid lantas meminta agar kegiatan PPK tidak melulu dipersepsikan bahwa guru harus menggiring murid ke luar sekolah. Menurutnya, sumber belajarnya bisa juga didapat di sekolah, seperti di perpustakaan atau dari guru. Soal kesiapan guru dengan kebijakan ini, Hamid meminta agar tidak meremehkan kualitas guru.

    Baca juga: Razman Diganti, Jonru Tunjuk LBH Bang Japar Sebagai Pengacaranya

    “Kita jangan underestimate ke guru dan kepala sekolah, kalau dikasih kesempatan mampu kok berkreasi. Kita ingin dorong guru jangan hanya mengajar tatap muka, tapi banyak fasilitas kegiatan belajar yang bervariasi,” pungkasnya.