Freeport Akhirnya Setuju Berikan 51 Persen Sahamnya untuk Indonesia


SURATKABAR.ID–  PT Freeport Indonesia akhirnya menyetujui keinginan Pemerintah Indonesia untuk melepas 51 persen sahamnya. Keterangan itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson.

“Ini mandat Presiden Joko Widodo dan diterima oleh Freeport Indonesia bahwa divestasi yang akan dilakukan menjadi 51 persen. Saat ini, sedang dirundingkan detil dan dimasukkan dalam bagian IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus),” ujar Jonan, Selasa (29/8/2017) yang di kutip dari cnnindonesia.com.

Selain penambahan saham untuk Indonesia, Jonan juga mengungkapkan, Freeport juga sepakat untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang (smelter) dalam lima tahun sampai Januari 2022 mendatang sejak IUPK diterbitkan. Lalu, menjaga besaran penerimaan negara yang lebih baik lewat Kontrak Karya (KK).

Dengan dietujuinya tiga poin yang diinginkan pemerintah. Maka, pemerintah bakal memperpanjang kontrak operasional perseroan Freeport selama 2 x 10 tahun setelah masa KK habis pada 2021 mendatang. Tiga point tersebut menurut Jonan sudah sesuai arahan Presiden Jokowi dan ia harapkan poin-poin negosiasi ini bisa direalisasikan Freeport dalam waktu cepat.

“Untuk divestasi, arahan Presiden, detil timing (waktu) bisa selesai minggu ini mumpung direktur utamanya sedang ada di Jakarta,” terangnya.

Baca Juga: Stop Impor, Menko Luhut Targetkan Indonesia Swasembada Garam 2019

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar mengatakan saat ini pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan membagi tugas dalam membahas poin-poin kesepakatan dengan Freeport. Nantinya, poin-poin kesepakatan tersebut akan disodorkan kepada CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson akhir bulan ini.

Arcandra mengatakan Kementerian ESDM bertugas menyelesaikan hal terkait perpanjangan masa operasi dan pembangunan smelter. Sedangkan Kementerian Keuangan membahas terkait divestasi dan stabilitas investasi yang berisi tentang fiskal.

“Ada pembagian tugas antara ESDM dengan Kemenkeu dan tugasnya masing-masing kita laksanakan. Kita selesaikan sesuai dengan target waktu yang ada. Ini tim sedang bekerja untuk menyelesaikannya. Nanti kalau sudah ada titik temunya saya update,” kata Arcandra yang dikutip dari kanal republika.co.id.