Membantu Petambak Kecil, Pemerintah Bakal Bikin Aturan Standar Harga Garam


    SURATKABAR.ID – Guna membantu petambak kecil bisa memiliki margin harga yang layak, pemerintah berencana untuk membuat standar harga garam petambak yang dibeli oleh koperasi pengelola gudang garam. Hal ini juga diinisiasi untuk memotivasi petani garam untuk memproduksi garam yang berkualitas.

    Hal itu diutarakan oleh Direktur Jasa Kelautan KKP M. Abduh Nurhidajat. Standar harga tersebut, rencananya akan mengikuti penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh Badan Standarisasi Nasional. Dengan demikian, kelak akan ada tiga standar garam sesuai dengan kadarnya (NaCL). Harga patokan masing-asing garam pun akan berbeda tergantung pada jenjang kualitasnya atau SNI-nya.

    Ditemui di Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Senin (28/8/2017), seperti diwartakan cnnindonesia.com, Abduh mengungkapkan, terkait dengan pengelasan, SNI paling tinggi bakal diterapkan pada garam yang kadar NaCL-nya 94 persen. Sedangkan yang paling rendah adalah untuk garam dengan NaCL 85 persen.

    Baca Juga: Egi Sudjana ke Arab Saudi Saat Dikait-kaitkan dengan Saracen, Ikuti Jejak Habib Rizieeq?

    “Kami akan tetapkan dan sepakati untuk di gudang sebagai model untuk memotivasi petambak garam agar mau membuat garam berkualitas. Jangan sampai nanti produksinya tidak memenuhi standar,” kata Abduh.

    Harga patokan ini, ucap Abduh, adalah standar yang pada waktunya harus digunakan oleh koperasi yang mengelola gudang garam. Pengaturan sistem pembayaran ke petambak juga nantinya akan diatur oleh pemerintah. Hal itu megantisipasi agar petambak tidak terlambat menerima pembayaran.

    Untuk mendukung aturan soal harga dan sistem pembayaran itu, maka pemerintah berencana akan membantu atau memfasilitasi permodalan bagi koperasi untuk mengelola gudang-gudang garam. Sebab, di sanlah nanti diserap garam-garam yang berasal dari masyarakat.

    “Selain harga, jangan sampai petambak sudah menyetor  ke gudang itu, tapi terlambat pembayarannya. Kami fasilitasi pendanaannya. Tapi kalau kurang, sumber kedua pakai perbankan,” jelas Abduh.

    Kebijakan ini, lanjut Abduh, akan rampung paling lambat pada Oktober mendatang. Kebijakan ini juga sesungguhnya digagas untuk melengkapi rencana integrasi lahan garam yang sudah dicanangkan pemerintah.

    Pemerintah berencana menargetkan integrasi lahan garam di 15 lokasi dengan luasan minimal 15 hektare (ha), sesuai dengan standar petambak garam kecil yang termaktub dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2016.

    “Dengan integrasi, minimal produksi garam bisa 100 ton per ha dari angka saat ini 80 ton per ha,” katanya.

    Menilik data KKP, produksi garam tanah air di tahun 2016 hanya 144 ribu ton, 4,8 persen dari target sebesar 3 juta ton. Hal itu ditenggarai karena curah hujan yang tinggi. Padahal di tahun sebelumnya, produksi garam nasional mencapai 3,1 juta ton.