Beda Pandang Antara NU dan Din Syamsudin Terkait Kepercayaan Selam Sunda Wiwitan


SURATKABAR.ID – Permintaan Selam Sunda Wiwitan dimasukkan kolom agama Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), memunculkan dua pendapat. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsudin mempertanyakan definisi agama, sedang Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Imam Aziz justru memberikan dukungan.

Imam Aziz menyuarakan dukungannya jika pemerintah memasukkan aliran kepercayaan yang dianut masyarakat Baduy Dalam dalam kolom agama di e-KTP dengan alasan hal tersebut merupakan bagian dari perwujudan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, seperti yang diwartakan oleh tirto.id.

“Itu hak setiap orang untuk berkeyakinan. Itu kebebasan,” ujar Imam Aziz, ketika dihubungi, dikutip dari laman tirto.id, Jumat (25/8/2017).

Permintaan tersebut dikeluarkan oleh tetua masyarakan Baduy Dalam Kampung Cibeo, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Ayah Mursid yang meyatakan bahwa masyarakat Baduy merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun hal yang memberatkan adalah kepercayaan yang mereka anut selama ini tak diakui dalam kolom e-KTP.

Baca Juga: Selam Sunda Wiwitan Diusulkan Masuk di KTP, Din Syamsudin: Itu Bukan Agama

Menurutnya, sudah semestinya pemerintah mengakui secara resmi kepercayaan Selam Sunda Wiwitan sebagai agama masyarakat Baduy Dalam. Di mana selama ini, selain enam agama resmi yang diakui pemerintah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengosongkan kolom agama bagi penganut aliran kepercayaan, salah satunya adalah kepercayaan Selam Sunda Wiwitan.

Imam Aziz lebih lanjut juga mengatakan, bahwa adanya istilah agama resmi selama ini adalah cara untuk memudahkan pemerintah melakukan pendataan dan pencatatan terhadap penduduk demi kinerja politik mereka.

Namun kemungkinan dimasukkannya Selam Sunda Wiwitan dalam kolom agama e-KTP sangat terbuka, pasalnya dulu Konghucu bukan agama resmi, namun karena jumlah pemeluk yang cukup banyak, Abdurrahman Wahid meresmikannya sebagai agama.

“Dulu Konghucu kan, bukan agama resmi. Tapi karena pemeluknya banyak, oleh Gus Dur (Abdurrahman Wahid) diresmikan sebagai agama (resmi),” ujar Imam Aziz dengan tegas.

Lebih lanjut, Imam Aziz menegaskan bahwa kebebasan setiap masyarakat untuk memeluk agama dan keyakinannya di Indonesia telah diatur dalam Pasal 29 UUD 1945. Sehingga seharusnya aliran kepercayaan seperti Selam Sunda Wiwitan, Kejawen, Parmalim dan aliran kepercayaan lain bisa tetap dianut oleh masing-masing pemeluknya tanpa adanya tekanan.

“Jika pemeluknya mau mencantumkan di KTP, ya silakan. Saya kira bukan seperti zaman Orba (Orde Baru) yang dipaksa menggunakan agama resmi,” tandas Imam Aziz lebih lanjut.

Tentu saja pendapat Imam Aziz tersebut sangat berlawanan dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Din Syamsudin. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia tersebut menyebutkan bahwa Selam Sunda Wiwitan bukan agama. Itulah sebabnya aliran kepercayaan Selam Sunda Wiwitan tidak perlu dicantumkan dalam kolom agama di e-KTP.