Tak Tepati Janji Tuntaskan Kasus Munir, Jokowi Dianggap Tak Pantas Jadi Presiden RI Berikutnya


SURATKABAR.ID – Kasus pembunuhan Munir Said Thalib sejak 7 September 2004 hingga kini belum juga menemukan titik terang. Suciwati, istri mendiang aktivis Hak Asasi Manusia tersebut, mengaku  kecewa kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang belum juga bisa menuntaskan kasus pembunuhan suaminya. Suciwati menilai Jokowi sebagai presiden telah gagal melindungi hak asasi manusia setelah gagal menuntaskan kasus Munir.

“Kan sudah dibilang kalau Jokowi itu punya rumah, tapi kosong soal penegakkan hukum dan HAM,” kata Suciwati kepada wartawan di Kantor Kontras, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2017), seperti dikutip dari laporan Tribunnews.com, Jumat (18/8/2017).

Karena alasan inilah Suciwati menolak jika Jokowi dicalonkan kembali sebagai presiden dalam pemilihan presiden selanjutnya.

“Ah enggaklah. Tiga tahun saja dia gagal. Mau milih lagi, ogah,” tutur Suciwati.

Baca juga: Berbusana Adat Terbaik, Yasonna dan Oso Sumringah Terima Sepeda dari Jokowi

Ia menambahkan, Jokowi harus menuntaskan janjinya untuk mengungkap kasus Munir.

Seperti diketahui, pada 22 September 2015 silam, Jokowi pernah menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan kasus-kasus masa lalu yang belum tuntas termasuk kasus Munir. Janji ini disampaikannya di depan para praktisi hukum di Istana Negara.

“Dia harus mengakhiri apa yang sudah dijanjikan. Betul gak realisasinya. Itu hal yang sederhana sebetulnya. Dia sudah janji. Apakah betul ini kepalsuan,” imbuh Suciwati.

Penyelesaian Kasus Munir, Menggantung?

Sebelumnya, diketahui Munir meninggal di dalam pesawat Garuda Indonesia menuju Amsterdam, pada 7 September 2004 dalam perjalanan untuk menempuh pendidikan S-2 di Utrecht, Belanda.

Setelah diselidiki, terungkaplah fakta bahwa Munir meninggal dengan cara yang tidak wajar. Otopsi yang dilakukan Pemerintah Belanda atas jenazah Munir mendapati racun arsenik dalam kadar mematikan di dalam tubuhnya.

Selama hidupnya, Munir dikenal sebagai aktivis HAM Indonesia keturunan Arab-Indonesia yang tak kenal gentar. Dirinya pernah melawan Kodam V Brawijaya ketika memperjuangkan kasus kematian Marsinah, aktivis buruh di Sidoarjo, Jawa Timur, yang diculik dan disiksa dengan brutal hingga tewas.

Munir juga tak gentar menyelidiki kasus hilangnya 24 aktivis dan mahasiswa di Jakarta pada masa reformasi 1997-1998. Termasuk kasus penembakan mahasiswa di Trisakti (1998), Semanggi (1998 dan 1999), hingga pelanggaran HAM semasa referendum Timor Timur (1999).

Dalam pengusutannya, saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 Desember 2004 membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir yang diketuai petinggi kepolisian saat itu, Brigjen (Pol) Marsudi Hanafi dan melibatkan sejumlah masyarakat sipil.

Tersangka dan Vonis

Setahun kemudian, polisi resmi menetapkan pilot Garuda, Pollycarpus Budihari Priyanto, sebagai tersangka pembunuh Munir.

Sewaktu persidangan, hakim Cicut Sutiarso menyatakan Pollycarpus yang sedang cuti dan sempat bertukar tempat duduk dengan Munir dalam penerbangan dari Jakarta-Singapura, menaruh arsenik dalam makanan Munir karena ingin membungkam aktivis itu. Pollycarpus lantas dijatuhi vonis 14 tahun penjara.

Tiga tahun kemudian, pada 19 Juni 2008, Mayjen (Purn) Muchdi PR, mantan petinggi Badan Intelijen Negara (BIN) juga ditangkap karena diduga menjadi otak pembunuhan Munir. Sejumlah bukti kuat dan kesaksian mengarah kepadanya.

Namun, pada akhir 2008, Muchdi divonis bebas. Vonis yang kontroversial ini kemudian ditinjau ulang dan tiga hakim yang memvonisnya kini diperiksa pihak berwenang.

Baca juga: Bersalaman dengan SBY, Tamu Negara Tepuk Tangan Meriah untuk Presiden

Sejak kematian Munir, setiap tahunnya, para aktivis HAM di Indonesia memperingati tanggal 7 September sebagai Hari Pembela HAM Indonesia.

Sementara itu, jabatan terakhir Munir adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial.