Mendikbud Ogah Berkomentar Tentang Aksi Penolakan FDS


SURATKABAR.ID – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menolak untuk memberikan komentar lagi terkait dengan polemik Full Day School (FDS) atau sekolah 8 jam sehari. Hal tersebut diungkapkan oleh Muhadjir di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2017) malam.

Menanggapi beragam penolakan terhadap FDS, Muhadjir lebih memilih untuk menunggu Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Pendidikan Karekter (PPK) keluar.

“Mari kita berdoa Perpresnya segera turun,” kata Muhadjir, dikutip dari republika.co.id.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini kemudian menuturkan tentang substansi FDS. Program tersebut, kata Muhadjir, adalah representasi dari Kemendikbud yang lebih fokus menekankan pada hal-hal subtantif. Selama ini, lanjutnya, terdapat permasalahan dengan beban kerja guru. Sehingga, kemendikbud mengalihkan beban kerja guru serupa dengan ASN, yaitu 40 jam dalam sepekan.

“Kita ada masalah guru, salah satunya beban kerja, makanya kita alihkan beban kerja seperti ASN,” paparnya.

Muhadjir juga mengatakan bahwa guru yang hanya datang dan pergi tidak mungkin memberikan pendidikan karakter pada peserta didik. Ia merasa tidak ada guru di sekolah yang mengajar sesuai prinsip Ki Hadjar Dewantata yang ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Artinya, guru memberi contoh di depan, di tengah membangun kerja sama, dan di belakang memberi dorongan bagi siswa.

“Artinya kan guru selalu berada bersama siswa. Itu hal yang fundamental,” jelas Muhadjir.

Keesokan harinya, Selasa (15.8.2017) di Kompleks Istana Kepresidenan, Muhadjir mengatakan bahwa urusan Perpres berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani. Oleh sebabnya Muhadjir enggan mengomentarinya.

Baca Juga: Keluarga Miskin Ini jadi Kaya Mendadak Setelah Rumahnya Dibeli Rp. 1,5 Triliun. Kenapa?

“Saya sudah tidak berwenang untuk itu. Sudah di tangan Menko PMK,” kata Muhadjir.

Saat ditanya tentang aksi-aksi untuk menolak FDS, Muhadjir hanya tertawa kecil. “Tunggu saja lah,” ujarnya.

Saat ini pemerintah tengah menggodok Perpres mengenai pendidikan karakter yang akan menggantikan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017. Diwawancarai secara terpisah, Puan Maharani memastikan bahwa Perpres pendidikan karakter yang tengah disusun tidak akan mematikan madrasa diniyah sebagaimana yang dikhawatirkan kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Di dalam perpres itu nantinya tak ada kewajiban bagi pihak sekolah untuk menjalankan sekolah 8 jam sehari.

“Tidak ada kewajiban, ini sifatnya opsional. Artinya yang sudah siap silakan untuk ikut. Yang tidak siap, kita tidak akan memaksakan. Jadi prinsipnya, kita tidak akan membebani anak-anak murid sampai katanya sekolah dari pagi sampai sore sampai malam, bukan itu,” terang Puan.

FDS sendiri sebelumnya mendapat banyak penolakan dari kalangan NU. FDS dinilai akan menggerus atau mematikan sekolah madrasah diniyah karena FDS menjadikan sekolah formal berlangsung selama 8 jam, dari pagi sampai sore. Padahal, diniyah atau madrasah dimulai sejak siang hari.

“Kami dari NU menolak keras. Tidak ada dialog, dan yang penting pemerintah segera mencabut Permen sekolah lima hari,” kata ketua Pengurus Besar Nhdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj saat ditemui di sela-sela Grand Launching Hari Santri 2017, di Jakarta, Kamis (10/8/2017) seperti diberitakan kompas.com.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunn (PPP) Reni Marlinawati turut berkomentar atas polemik FDS. Ia mengatakan bahwa meskipun FDS bukan suatu keharusan, banyak sekolah yang terpaksa menjalankan sistem tersebut karena gengsi.

“Sekolah itu punya gengsi sendiri. tidak ada bagi kepala sekolah, ‘Enggak usah dulu deh (FDS), kita kan belum siap’. Mereka harus memperlihatkan, karena itu prestise di mata masyarakat, di mata pejabat di atasnya,” tutur Reni dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8/2017).