Mahfud MD: Yang Bilang Gedung DPR Miring, Itulah yang Miring


    SURATKABAR.ID – Beberapa waktu terakhir ini, pemberitaan dihebohkan dengan adanya rencana pembangunan gedung DPR lantaran bangunananya dianggap sudah miring. Pimpinan DPR RI menyebutkan jika kondisi bangunan yang sudah miring itu harus segera diperbaiki secara menyeluruh. Alasanya lagi sejak 15 tahun reformasi gedung wakil rakyat itu tak pernah direnovasi secara menyeluruh.

    Menanggapi hal tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstutusi Indonesia yakni Mahfud MD melalui akun Twitternya pada @mohmahfudmd menyebutkan bahwa pimpinan DPR yang menyebut gedung DPR miring itu lah yang sebenarnya miring alias tidak waras.

    “Hasil penelitian PU gedung DPR tidak miring. Yang bilang miring itulah yang miring,” kata Mahfud, Senin (14/8/2017), seperti yang diwartakan oleh Kompas.com

    Baca juga: Susi Pudjiastuti: Saat Ini Menterinya Sudah Pintar Tak Bisa Dibohongi, Betul Nggak?

    Mantan Menteri Hukum dan perundang-Undangan di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ini menyebutkan bahwa beliau tidak sependapat dengan pengajuan anggaran DPR RI untuk Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah uang Rp 5,7 triliun. Apalagi sebagian anggaran DPR itu diusulkan guna pembangunan komplek DPR di lahan bekas Taman Ria Senayan.

    Meskipun begitu Menteri Pertahanan ke 22 Indonesia ini tidak menginginkan jika parlemen dibubarkan. Sebab kelakukan buruk DPR itu dianggap masih bisa diperbaiki.

    “Meski kita tak setuju pembangunan gedung DPR dan mual pada tingkah DPR. Tapi saya tak setuju DPR dibubarkan. Lebih baik ada DPR yang jelek daripada tidak ada,” kata dia.

    Bahkan Mahfud juga setuju dengan usulan netizen yang menyarakan agar di dekat gedung DPR dibangun pemakanan. Tujuannya agar para wakil rakyat itu ingat akan kematian.

    Baca juga: Jaksa Agung HM Prasetyo Dikawal Aparat Bersenjata Lengkap Saat Menuju ke Kantor Wiranto, Ada Apa?

    Sebelumnya, Anton Sihombing selaku Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR menyebutkan total anggaran yang diajukan DPR Tahun anggaran 2018 sebesar Rp 5.728.308.210.000. Dengan rincian, Rp 4.024.410.881.000 untuk (satuan kerja) dewan. Sementara sebesar Rp 1.703.897.329.000 diperuntukan bagi kesekretariatan DPR.

    Anton menyebutkan jika anggaran Rp 5,7 triliun itu masih wajar lantaran besaranya hanya 0,35 persen anggaran APBN 2018.