Tegur Penghuni Rusun, Djarot: Beli Pulsa dan Rokok Bisa, Masak Bayar Sewa Rusun Enggak Mampu?


SURATKABAR.ID – Djarot Saiful Hidayat selaku Gubernur DKI Jakarta meminta kepada para penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk bekerja dan tidak selalu mengharapkan bantuan saja. Ia mengingatkan agar para penghuni tidak tinggal di rusun secara gratis melulu. Seperti disinggung olehnya, penghuni rusun jangan hanya mampu membeli rokok, tapi tak mampu membayar uang sewa rusun.

“Beli pulsa bisa, beli bensin bisa, beli rokok bisa, masak kewajiban untuk membayar sewa iuran untuk merawat, memfungsikan rumah susun enggak mampu,” tegur Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (14/8/2017). Demikian seperti diwartakan kembali dari reportase Kompas.com.

Harus Mau Berusaha

Lantas, Djarot pun mempersilakan warga yang tak lagi ingin tinggal di rusun untuk keluar dari huniannya. Ia tak ingin penghuni rusun hanya berdiam diri dan tidak berusaha.

“Barangkali punya tempat yang lain, ada kontrakan yang lebih murah, silakan. Mereka yang tinggal di situ (rusun) kan tidak bisa ongkang-ongkang, hidup itu kan juga harus berjuang, enggak bisa semuanya gratisan,” tegurnya lagi.

Baca juga: Marah Besar! Begini Jawaban Luhut Saat Ditanya Soal Reklamasi Berkaitan dengan Kepentingan China

Seperti diketahui, Djarot sudah memerintahkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta untuk mengeluarkan penghuni rusun yang sengaja tak ingin membayar uang sewa.

Sementara itu, bagi warga yang benar-benar tidak mampu, Pemprov DKI akan memberikan bantuan.

“Kalau dia kaum dhuafa, kami akan bantu, bisa kami bantu full, bisa juga dia mengangsur. Kami bantu full misalnya betul-betul tidak mampu, sakit, sudah tua, enggak bisa kerja,” tandas Djarot.

Tunggakan Hingga Rp 32 Miliar

Adapun mengacu kepada data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, hingga saat ini terdapat 3.008 warga umum dan 6.514 warga terdampak penggusuran yang menunggak sewa rusun hingga mencapai sekitar Rp 32 miliar.

Warga umum yang menunggak selama tiga bulan berturut-turut kabarnya akan dikeluarkan oleh Dinas Perumahan.

Baca juga: HUT RI Ke-72, Ditlantas Polda Sumsel Kenakan Pakaian Pejuang Hingga Omset Pedagang Bendera Capai Rp 3 Juta Sehari di Yogyakarta

Sedangkan untuk warga terdampak penggusuran akan diberi kesempatan untuk mencicil tunggakan dengan membuat surat kesanggupan mencicil. Mereka tidak perlu mengosongkan unit rusun mereka.