Marah Besar! Begini Jawaban Luhut Saat Ditanya Soal Reklamasi Berkaitan dengan Kepentingan China


SURATKABAR.ID – Luhut Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menjadi berang dan marah besar sewaktu ditanya soal proyek reklamasi berkaitan dengan kepentingan China. Dalam wawancara program AFD Now CNN Indonesia pada Jumat (4/8/2017) lalu dengan judul ‘Jenderal’ di Segala Medan, Luhut diminta pendapatnya oleh pembawa acara AFD Now, Alfito Deannova.

Sehubungan reklamasi, Alfito mengonfirmasi bagaimana sikap Luhut untuk meneruskan proyek reklamasi terkait dengan kepentingan China. Luhut lantas menjawabnya tegas.

Ngarang aja itu. Siapa bilang? Datang sama saya orang yang ngomong itu,” tandas Luhut dalam acara tersebut. Sebagaimana diliput dalam reportase CNNIndonesia.com, Senin (14/8/2017).

Luhut melanjutkan, proyek itu sudah dimulai sejak Presiden Soeharto, lalu diteruskan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga dieksekusi oleh Joko Widodo, sewaktu masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu.

Baca juga: HUT RI Ke-72, Ditlantas Polda Sumsel Kenakan Pakaian Pejuang Hingga Omset Pedagang Bendera Capai Rp 3 Juta Sehari di Yogyakarta

Dinyatakan Luhut, negara macam apa yang ketika sudah ada investasi dalam proyek tersebut, namun akhirnya dibatalkan karena isu yang tak jelas?

Luhut blak-blakan, ia menantang pihak-pihak yang tak setuju proyek reklamasi untuk datang dan membawa data.

“Saya challenge itu orang, datang duduk di sini, enggak usah marah-marah. Datamu bawa, kita duduk,” tantang dia.

Bagaimana dengan Sikap Gubernur Jakarta Terpilih?

Dalam program tersebut, Alfito juga menanyakan soal sikap Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan, yang menentang proyek reklamasi tersebut. Sebagaimana diketahui, dalam kampanyenya, Anies selalu menyatakan pihaknya menentang proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Berkenaan hal itu, Luhut menegaskan dirinya mempersilakan Anies memperlihatkan sikap resistensi terhadap proyek tersebut.

“Silakan saja tunjukkan resistensinya di mana. Saya enggak ada urusan,” tegasnya lagi.

Sebelumnya, Ketua Tim Sinkronisasi Sudirman Said memberikan dukungannya terkait langkah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menunda pengesahan dua rancangan peraturan daerah (raperda) berkenaan reklamasi Teluk Jakarta. Dua rancangan itu dinilai akan memuluskan proyek raksasa reklamasi itu.

“Saya kira DPRD bersikap bijak untuk menunda (pengesahan raperda) itu,” tutur Sudirman saat ditemui di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta Pusat, awal Agustus lalu.

Sementara itu, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta secara terpisah juga menolak dilakukannya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta Raperda rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTTKS Pantura) yang dianggap sebagai aturan pengawal Reklamasi 17 Pulau di Utara Jakarta.

Nelayan Jakarta Utara Menolak Bahas Raperda

Nelson Nikedemus Simamora yang merupakan aktivis Lembaga Bantuan Hukum mengatakan, pihaknya atas nama nelayan Jakarta Utara dengan tegas menolak pembahasan kedua Raperda ini.

Pasalnya, kata Nelson, kedua raperda ini disusun tidak sesuai dengan aturan dan langkah hukum yang berlaku. Salah satunya, tidak ada pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung atas reklamasi tersebut.

Baca juga: Ini Respon Anies Baswedan Saat Didoakan jadi Presiden

“Kami tolak (Raperda), bagaimana bisa sebuah aturan tidak melibatkan masyarakat terdampak dalam pembuatannya,” tandas Nelson.