Calon Kepala Daerah Setuju FDS, Jangan Harap Dapat Dukungan NU Jabar


SURATKABAR.ID – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Barat secara tegas menolak untuk mendukung calon kepala daerah yang setuju dengan program sekolah lima hari atau full day school (FDS). Hal tersebut diungkapkan Ketua PWNU Jabar Hasan Nuri Hidayatullah di Bandung, Sabtu (12/8/2017).

“Keluarga besar NU Jawa Barat tidak akan mendukung calon kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/ kota yang mendukung atau akan menetapkan kebijakan (FDS) itu,” katanya, dilansir republika.co.id.

Penolakan tersebut, kata Hasan, dikarenakan sistem FDS dianggap akan menjauhkan siswa dari pendidikan keagamaan formal. Sekolah lima hari menghabiskan waktu delapan jam dalam seharinya. Dengan demikian, siswa akan kehilangan waktu untuk menjalani pendidikan diniyah takmiliyah.

“Pulang sekolah (formal) jam 2, 3, 4 (siang). Bagaimana bisa punya waktu untuk mengikuti pendidikan diniyah takmiliyah,” ujar Hasan seraya menuturkan bahwa siswa pun perlu mengenyam pendidikan diniyah takmiliyah guna menguatkan ilmu keagamaan.

Oleh sebab itu, lanjut Hasan, Pihaknya tidak akan mendukung calon gubernur ataupun bupati/ wali kota yang kelak akan menerapkan sekolah lima hari ini. Imbauan ini bakal disampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jabar Syaiful Huda mengungkapkan bahwa penolakan NU terhadap FDS secara otomatis menjadi instruksi yang mesti PKB ikuti. Dengan demikian, PKB pun dipastikan tidak akan memberikan suaranya pada calon pemimpin daerah yang sepakat dengan penerapan FDS.

“Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada lembaga formal, inisiasi membangun pendidikan itu dari pesantren. Banyak pula kader bangsa ini membangun akhlakul karimah dari pesantren,” papar Syaiful.

Baca Juga: Fahri Hamzah Usul KPK Ganti Juru Bicaranya, Kenapa?

Sementara itu di tempat yang berbeda, seusai membagikan 1.725 Kartu Indonesia Pintar di SMP Negeri 7 Jember, Minggu (13/8/2017), Presiden Joko Widodo untuk kesekian kalinya kembali menegaskan bahwa tidak ada keharusan bagi sekolah di seluruh Tanah Air untuk menerapkan program full day school.

“Ini untuk kedua kalinya ingin saya sampaikan mengenai lima hari sekolah. Perlu saya sampaikan , perlu saya tegaskan lagi bahwa tidak ada keharusan untuk lima hari sekolah. Jadi tidak ada keharusan full day school. Supaya diketahui,” kata Presiden yang akrab disapa Jokowi ini.

Namun, pemerintah tetap memberikan izin untuk sekolah-sekolah yang telah menerapkan kebijakan FDS. Dengan syarat harus diterima oleh tokoh agama dan masyarakat setempat.

“Yang selama ini enam hari silakan lanjutkan. Tidak perlu berubah sampai lima hari. Yang sudah lima hari dan itu kalau memang diinginkan oleh semua pihak, ya silakan diteruskan. Kalau diinginkan oleh masyarakat dan ulama, silakan,” terang Presiden Jokowi.

Polemik FDS sendiri akhir-akhir ini menyita perhatian banyak pihak. Hal demikian terjadi karena kebijakan ini dinilai berpotensi mengekang anak untuk melakukan aktivitas lain di luar dunia formal. Banyak alim ulama juga yang menilai bahwa pendidikan lima hari sekolah membuat pembelajar agama di luar sekolah terganggu.