Menteri Susi Polisikan Ketua Organisasi Nelayan, Ada Apa?


    SURATKABAR.ID – Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan melaporkan Rusdianto Samawa (Ketua Umum Front Nelayan Indonesia) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada Kamis (10/8/2017). Sutia Budi yang merupakan Wakil Ketua Front Nelayan Indonesia membenarkan laporan tersebut. Ia mengungkapkan, laporan oleh Susi terkonfirmasi setelah dirinya menanyakan langsung kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim.

    Seperti diwartakan kembali dari reportase CNNIndonesia.com, Jumat (11/8/2017), Rusdianto dilaporkan lewat laporan polisi bernomor LP/664/VII/2017/Bareskrim pada 6 Juli 2017.

    “Rusdianto dilaporkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ke Bareskrim,” tutur Sutia saat dikonfirmasi, Kamis (10/8/2017).

    Sutia Budi pun menyebutkan, Rusdianto telah mendapatkan surat panggilan polisi bernomor S.Pgl/134/VIII/2017/Dittipidsiber yang ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigadir Jenderal Fadil Imran untuk memenuhi pemeriksaan pada hari ini, pukul 10.00 WIB pagi tadi.

    Baca juga: Progres Renegosiasi Freeport Ini Membungkam Sri Mulyani dan Ignasius Jonan

    Pencemaran Nama Baik di Facebook dan YouTube

    Dalam surat itu, Rusdianto dituduh melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui akun media sosial Facebook ‘Rusdianto Samawa Tarano Sagarino’ dan akun YouTube ‘Rusdianto Samawa’.

    Selain itu, Rusdianto juga dituduh melanggar Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 310 dan atau Pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

    Kendati demikian, Sutia menuturkan, Rusdianto tidak memenuhi panggilan tersebut lantaran sedang berada dalam kondisi kurang sehat. Dikatakan bahwa dokter merekomendasikannya untuk beristirahat.

    Jadwal Ulang Pemeriksaan

    Sutia menambahkan, pihaknya telah mendatangi Dittipidsiber Bareskrim bersama 14 anggota Tim Pembela Aliansi Nelayan Indonesia untuk mengajukan permohonan penjadwalan ulang waktu pemeriksaan.

    “Kami yang mendampingi Bung Rusdianto Samawa sebanyak 14 kuasa hukum, mengajukan permohonan pengunduran waktu pemeriksaan karena beliau sedang sakit dan perlu istirahat. Kami berharap pengunduran waktu bisa minggu depan,” bebernya.

    Secara terpisah, tim wartawan telah mencoba mengonfirmasi Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigadir Jenderal Fadil Imran terkait surat yang diberikan Sutia. Namun, hingga berita ini dimuat, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

    Aksi Damai Nelayan: Tuntut Cabut Permen Kelautan dan Perikanan No. 2/2015 

    Sementara itu, mengutip laporan hukum.rmol.co, Rusdianto yang juga mantan fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) selama ini dikenal gigih melakukan advokasi nelayan di berbagai wilayah di Indonesia yang terkena dampak peraturan-peraturan yang dikeluarkan Menteri Susi.

    Pada saat ‘Aksi Damai Nelayan’ pada 11 Juli 2017 lalu, Rusdianto bertindak sebagai koordinator Aksi Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI).

    Baca juga: Sambil Ngopi, Ini Hadiah dan Ancaman yang Diberikan Menteri Susi pada Nelayan Desa Semalau

    Mereka menuntut pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/2015 yang dibuat Menteri Susi, yang melarang penggunaan cantrang. Larangan itu menurut mereka mematikan usaha nelayan.

    Rusdianto getol mengabarkan kondisi keprihatinan nelayan dan berbagai profesi seputar dunia perikanan di berbagai daerah di Indonesia melalui berbagai tulisannya.