Tolak Aturan Presidential Threshold, Yusril: Dari Dulu Takut Amat ama Saya


SURATKABAR.ID – UU Pemilu tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi. Begitu pun Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra yang juga menunggu penandatangaan tersebut. Pasalnya, saat UU tersebut ditandatangani Jokowi, ia dan partainya sudah siap mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Yusril sendiri mendapat amanat untuk maju sebagai calon presiden dari partanya. Lantas, dengan UU Pemilu yang baru ini, langkah Yusril maju akan terganjal karena ada syarat presidential threshold 20 persen.

Terkait dengan rencana pengajuan JR, Yusril membeberakan sejumlah alasannya. Pertama adalah alasan konstitusional. Menurutnya, dalam Pasal 22 3 dikaitkan pasal 6 a UUD 1945, pasangan calon presiden diajukan oleh Parpol peserta Pemilu sebelum Pemilu dilaksanakan. Sedang sekarang, Pemilu berlangsung serentak. Jadi tidak mungkin menggunakan presidential threshold kecuali terpaksa memakai hasil Pemilu lalu.

“Jadi, sekarang kan mau pakai (hasil) pemilu 2014, sementara hasil Pemilu 2014 itu sudah digunakan (untuk memilih) Jokowi untuk maju (jadi presiden),” kata Yusril di Gedung MK, Senin (7/8/2017), dikutip dari republika.co.id.

Alasan berikutnya adalah bahwa dalam kurun waktu lima tahun, peta kekuatan politik sudah berubah. Bahkan, katanya, kalau memakai skenario Pemilu 2014, kemungkinan besar yang terjadi adalah hanya akan ada calon presiden tunggal. Atau kemungkinan lain, hanya muncul dua capres, Jokowi (PDIP) dan Prabowo Subianto (Gerindra).

“Yang lain nggak bisa maju, dari dulu takut amat ama saya, padahal kalau saya maju (capres), belum tentu menang kan, biarin aja,” pungkas Yusril yang merupakan mantan Menteri Hukum dan Kehakiman.

Sebelumnya, RUU Pemilu disahkan DPR pada rapat paripurna yang berlangsung hingga Jumat (21/7/2017) dini hari. Undang-undang ini menjadi perdebatan publik dan politisi terkait dengan pemberlakuan presidential threshod-nya.

Di waktu yang berbeda, dilansir kompas.com, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku heran dengan UU Pemilu yang ramai-raai digugat ke MK. Padahal, katanya, UU tersebut disusun bersama antara peremerintah dan fraksi partai politik yang ada di DPR.

Baca Juga: Tegas! Fadli Zon Sebut Pembelaan Nasdem Pada Viktor Mirip Kasus Ahok

“Ini saya kira aneh-aneh saja. digugat oleh DPR, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, tokoh nasional, pemerintah dianggap membuat undang-undang menyimpang dari konstitusi,” ujar Tjahjo di Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Tjahjo juga menyesalkan para penggugat UU Pemilu yang bicara di media bahwa UU ini melanggar konstitusi. Padahal, ia menambahkan, uji materi baru akan didaftarkan dan MK belum mengeluarkan putusannya.

“Lho ini yang bodoh yang mana sih? Yang lelucon yang mana sih? Yang berhak menentukan sebuah undang-undang melanggar konstitusi, menyimpang dari UUD, itu bukan ketua ormas, bukan ketua umum partai politik, bukan mantan presiden, bukan anggota DPR, tapi Mahkamah Konstitusi,” tegas Tjahjo.