Bagi Anggota HTI yang Ingin Bergabung dengan PKS, Ini Persyaratannya


    SURATKABAR.ID – Hidayat Nur Wahid yang merupakan Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan bahwa PKS selalu menjaga kedaultan NKRI dan mendukung sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Oleh sebab itu, PKS belum bisa memberikan ruang bagi kader HTI untuk bergabung dengan partainya.

    “Kita PKS sudah menegaskan bahwa kami dengan NKRI, kami dengan Indonesia, kami demokrasi. Nah, masalahnya di kawan-kawan HTI adalah mereka masih selalu menegaskan bahwa demokrasi kufur, mereka menolak demokrasi, dan sebagainya,” papar Hidayat Nur Wahid saat melakukan reses di RT 12 RW 07, Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (3/8/2017). Demikian seperti dikutip dari liputan Republika.co.id petang ini.

    Ubah dulu Fatwa, Baru Diterima

    Hidayat yang juga merupakan anggota DPR RI Dapil Jakarta II ini menyebutkan, PKS hanya akan menerima kader HTI menjadi kader partainya jika sudah mengubah fatwa yang telah dikeluarkan oleh HTI, yaitu fatwa yang mengafirkan demokrasi.

    “Nah, kalau mereka menolak demokrasi dan mereka mengafirkan demokrasi bagaimana? Kecuali kalau mereka sudah mengubah fatwa mereka, tentu itu bagian-bagian yang akan kita lihat pada berikutnya,” urainya.

    Baca juga: Pengamat Politik Ini Sebut Yusril Bisa Saingi Jokowi dan Prabowo Sebagai Capres 2019

    Ia juga menambahkan, PKS pada hakikatnya merupakan partai yang sangat terbuka bagi siapa pun yang ingin mendukung partainya. Namun, lanjut dia, jika ingin masuk PKS maka harus mengikuti prinsip PKS yang menerima NKRI.

    “Pada hakikatnya PKS adalah partai terbuka, tentu siapa pun yang ingin mendukung PKS berarti harus juga menerima prinsip-prinsip yang diterima oleh PKS, termasuk prinsip kami menerima NKRI dan termasuk kami berjuang melalui demokrasi itu juga harus diterima. Apakah kawan-kawan HTI merima itu?” tukas Wakil Ketua MPR RI tersebut.

    Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia menyebutkan belum ada Surat Keputusan Pencabutan Status Badan Hukum dan Pembubaran HTI. Ketua Umum Partai Bulan Bintang tersebut menyesalkan pihaknya belum menerima SK tersebut setelah pemerintah resmi mengumumkan pencabutan status badan hukum pada Rabu (19/7/2017) silam.

    Baca juga: Yusril Mahendra: PBB Siap Tampung Anggota HTI dan FPI

    “Menyesalkan kinerja Kemenkumham yang sangat lambat dalam menyerahkan SK Pencabutan Status Badan Hukum dan pembubaran HTI. Padahal pemerintah telah dengan resmi mengumumkan pencabutan status badan hukum dan pembubaran tersebut,” ucap Yusril lewat keterangan tertulisnya, Kamis (3/8/2017), melansir Detik.com.