Larang Buku Toleransi, Pemerintah Malaysia Dikecam


SURATKABAR.IDPemerintah Negara Malaysia dikecam oleh para aktivis dan penulis Malaysia setelah melarang peredaran buku yang menuliskan islam moderat pada selasa (1/8/2017). Buku yang berjudul Breaking The Silence: Voices of Moderation Islam in A Constitutional Democracy merupakan kumpulan essai yang di publish oleh organisasi Muslim di Malaysia.

Dilansir dari kompas.com Deputi PM Ahmad Zahid Hamid adalah orang yang menandatangi pelarangan buku tersebut. Menurutnya,  menyebut mencetak atau memiliki buku tersebut melanggar hukum dan memicu opini publik.

Selain itu, siapa saja yang melanggar keputusan terkait buku yang diterbitkan di Singapura itu terancam hukuman penjara maksimal tiga tahun.

Baca Juga: Jimly Sarankan HTI dan FPI Bergabung dengan Partainya Yusril

Sejumlah kalangan khususnya aktivis dan penulis menilai pelarangan dan sensor yang dilakukan pemerintah Malaysia jauh lebih ketat dalam beberapa tahun kebelakang. Buku yang mempromosikan toleransi islam tersebut merupakan hasil karya yang dibuat oleh sekelompok mantan pejabat negara dan diplomat yang dikenal dengan julukan “G25”. Sebutan “G25” adalah jumlah dari pendiri kelompok ini.

Salah satu penulis dalam buku tersebut adalah Chandra Muzaffar, ia mengatakan larangan tersebut menunjukan bahwa pemerintah Malaysia mempertontokan Islam yang otoriter.

“Buku ini adalah kumpulan esai yang ditujukan untuk memperlihatkan bahwa pemikiran ekstrem dan fanatisme buta terkait cara menegakkan ajaran Islam harus dilawan dengan cara intelek,” kata Muzaffar.

Baca Juga: Membanggakan, Pelajar Indonesia Borong Medali pada Lomba Matematika Internasional

Ditempat yang berbeda, Putri mantan PM Mahathir Muhammad juga memberikan komentarnya, ia menuturkan bahwa pelarangan buku tersebut merupakan upaya pemerintah untuk membungkam kritik.

“Pelarangan ini adalah semata untuk membungkam siapa saja yang memiliki pandangan berbeda,” ujar Marina.

Sementara itu, Noor Farida, seorang mantan hakim dan diplomat terkemuka di Malaysia, juga menyarankan waktu pelarangan yang patut dipertanyakan saat buku tersebut dirilis kembali pada bulan Desember 2015.

Pemerintah, katanya, seharusnya lebih menyukai buku tersebut karena ‘rasa’-nya yang “moderat”. Malaysia mempromosikan citra Islam moderat secara internasional, terlepas dari meningkatnya penerapan hukum Syariah di seluruh negeri. Komentarnya yang dikutip dari vivanews.com