Begini Kebenaran Mengenai Presidential Threshold Menurut Mendagri dan Ketum PPP


SURATKABAR.ID – Yandri Susanto yang merupakan Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) belakangan ini mengungkapkan bahwa pemerintah, dalam hal ini, Presiden Ir. Joko Widodo sudah bersikap tidak jujur. Jokowi dianggap tidak jujur terkait berlakunya aturan ambang batas pemilihan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen perolehan kursi parlemen, atau 25 persen suara nasional.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, pun menanggapi hal itu. Ia justru mempertanyakan siapa yang sesungguhnya telah berbohong soal permasalahan ambang batas yang sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR. Demikian seperti dikutip dari warta Tribunnews.com, Senin (31/7/2017).

Tjahjo menandaskan, aturan presidential threshold dalam Undang-Undang Pemilu tersebut merupakan produk yang dilahirkan setelah melalui mekanisme yang panjang di DPR.

“Siapa yang tidak jujur dalam memberi pernyataan? Pengambilan keputusan musyawarah atau melalui voting untuk membahas RUU Pemilu oleh pemerintah dan pansus di DPR,” tegas Tjahjo.

Baca juga: Tak Mau Ditertawakan Sejarah, Prabowo: Silakan Berkuasa Sampai 10 Tahun, 20 Tahun, Sejarah Akan Menilai

Ia melanjutkan, bahkan pemerintah tidak ikut serta di dalam mengambil keputusan itu karena sudah diawali dengan lobi-lobi fraksi dari daftar inventaris masalah (DIM) yang telah dilakukan oleh setiap fraksi yang ada di DPR.

“Meski ada yang Walk Out di paripurna pun tetap sah-sah saja, karena ini adalah keputusan di paripurna DPR,” tandasnya lagi.

Tjahjo lantas menguraikan peran pemerintah dalam proses terbentuknya UU Pemilu. Menurutnya, sesuai keputusan DPR maka draf RUU Pemilu disiapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, fraksi-fraksi di DPR membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) bersama pemerintah. DPR kemudian membentuk Panitia Khusus RUU Pemilu dalam proses pengesahan di rapat paripurna. Jika ada isu krusial yang dipertahankan, maka Tjahjo menilai itu merupakan dinamika politik yang terjadi.

“Wajar DPR melalui fraksi-fraksi mempertahankan argumentasi DIM krusial, khususnya kalau tidak bisa musyawarah,” sahut mantan Sekjen PDI-P tersebut.

Ada 12 Capres?

Sementara itu, Rommahurmuziy yang merupakan Ketua Umum PPP ikut berkomentar mengenai UU Penyelenggaran Pemilu yang telah disahkan dengan presidential threshold (PT) 20 persen perolehan kursi parlemen atau 25 persen suara nasional.

Rommahurmuziy menyebutkan bahwa angka presidential threshold sejak diperkenalkan oleh pembentuk UU untuk Pilpres 2004 lalu kerap berubah-berubah.

“Semula (2004) 15 persen, kemudian dinaikkan dimasa kepresidenan SBY menjadi 20 persen (2009 dan 2014),” terang Rommahurmuziy.

Pria yang akrab disapa Romy itu mengungkapkan, DPR dalam rapat paripurna telah memutuskan PT sebesar 20 persen untuk mempertahankan aturan yang digunakan dalam dua pemilu sebelumnya.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum persidangannya tahun 2008 soal gugatan terhadap presiden threshold menyatakan bahwa itu adalah open legal policy alias wilayah terbuka terserah pembentuk UU, demikian lanjut dia.

“Bahwa esensi serentaknya pilpres dan pileg pada Pemilu 2019, salah satunya adalah mengurangi biaya penyelenggaraan pemilu ketimbang selama ini memisahkan keduanya,” urai Romy.

Jika presidential threshold 0 persen, tambah Romy, maka hampir dipastikan seluruh partai politik peserta pemilu akan mengusung calon presiden pada 2019. Akhirnya, esensi penghematan biaya tidak terjadi sehingga rakyatlah yang harus menanggung biaya melalui APBN dan APBD.

Baca juga: Mengenang Pengeboman “Gerilya Udara” dengan Pesawat “Si Capung Merah” yang Bikin Belanda Resah

Oleh sebab itu, Romy mengatakan semangat menghemat pembiayaan itu juga menuntun DPR dalam Rapat Paripurna yang lalu sehingga menaikkan parlementary threshold dari 3,5 persen menjadi 4 persen.

“Tentu menjadi lelucon, meminjam bahasa akhir-akhir ini, kalau threshold parlemen dinaikkan, justru presiden threshold ditiadakan. Menjadi lebih lelucon kalau 2019 kita miliki 12 calon presiden,” pungkas Romy.