Tegas! MUI Suruh Pemerintah Izin Pada Umat Sebelum Gunakan Dana Haji


    SURATKABAR.ID – Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan dana haji untuk proyek-proyek infrastruktur ditentang secara halus oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Wakil ketua MUI Zainut Tauhid meminta agar pemerintah lebih berhati-hati dalam menggunakan dana haji untuk keperluan di luar kepentingan jamaah haji.

    “Karena itu murni uang umat yang tidak boleh dipindahtangankan atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan pemiliknya,” tegasnya, Jumat (28/7/2017) lalu, dilansir viva.co.id.

    Dana haji yang dimaksud adalah dana untuk biaya pendaftaran calon haji agar mendapatkan kursi alias porsi keberangkatan. Dana ini biasanya disebut dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

    Baca juga: Said Aqil: Nabi Muhammad Tidak Pernah Membangun Negara Islam

    Jumlah uang setoran awal ini hingga tahun 2016 lalu telah mencapai Rp 95,2 triliun. Selama ini, uang tersebut dimanfaatkan untuk menyubsidi biaya pelaksanaan ibadah haji.

    Dana yang digunakan untuk menyubsidi hanya diambil dari nilai manfaat hasil investasi di Sukuk atau Surat Berharga Negara Syariah. Tujuannya untuk meringankan biaya calon jamaah haji.

    Zainut tauhid menjelaskan, dari tahun ke tahun, akumulasi dana haji tersebut makin besar karena meningkatnya jumlah masyarakat yang mendaftarkan diri untuk berhaji. Belum lagi, ditambah dengan masuknya dana dari hasil efisiensi penyelenggaraan haji dari tahun sebelumnya serta tambahan dari manfaat bagi hasil penempatan BPIH di bank, Sukuk/SBN Syariah, ataupun di sejumlah investasi yang dianggap aman.

    “Sebelum hal tersebut dilakukan, hendaknya BPKH melakukan konsultasi dengan berbagai pihak, baik dengan ormas Islam, khususnya dengan MUI, tokoh-tokoh ulama maupun dengan para ahli finansial,” tegasnya.

    Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah melakukan kajian mendalam dari aspek finansial dan syariah mengingat dana tersebut berasal dari umat yang jumlahnya tak sedikit.

    “Jadi prinsip kehati-hatian harus benar-benar dijaga. Dalam kaidah fiqih disebutkan ‘prinsip mencegah kerusakan itu harus didahulukan daripada membangun kemaslahatan’,” pungkasnya.