Terkait Rekonsiliasi Rizieq, Kapolda Metro: Rizieq Jangan “Meng-emaskan” Diri


SURATKABAR.ID – Irjen Mochamad Iriawan selaku Kapolda Metro Jaya menyebutkan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) tak bisa semena-mena meminta polisi menghentikan pengusutan kasus chat berkonten pornografi yang diduga melibatkan dirinya dan Firza Husein.

Iriawan mengeluarkan pernyataan ini sebagai tanggapan atas tindakan Rizieq yang menyurati Presiden Joko Widodo. Surat dilayangkan melalui pengacara Rizieq, isinya meminta agar Presiden memerintahkan Polri untuk menghentikan penyidikan kasus itu. Demikian melansir reportase Kompas hari ini, Kamis (22/6/2017).

“Caranya bagaimana (menghentikan kasus Rizieq), enggak bisa lah. Jadi (Rizieq) jangan meng-emaskan diri. Semua sama di (mata) hukum,” tandas Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (21/6/2017).

Iriawan menyebutkan, dalam kasus ini penyidik mempunyai bukti bahwa adanya perkara tersebut. Berdasarkan hal itulah penyidik tak bisa menghentikan penyidikan kasus tersebut. Penyidikan harus tetap berlanjut sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Habib Rizieq: Mau Rekonsiliasi atau Revolusi?

“Semua harus dihadapi. Tidak bisa, nanti ada standar ganda, polisi enggak bisa gitu. Apa bedanya dengan yang lain?” urai dia.

Terakhir, Iriawan meminta agar Rizieq menghadapi kasus hukum yang menjeratnya itu ketimbang meminta Polri menghentikannya.

“Saya pikir hadapi sajalah ya. Nanti juga selesai,” ungkap Iriawan.

Menyurati Jokowi

Sebelumnya, Kapitra Ampera yang merupakan pengacara Rizieq mengklaim sudah mengirimkan surat ke Jokowi pada Senin (19/6/2017) malam.

Inilah bunyi surat tersebut; “Dimohonkan kepada Bapak Presiden RI untuk memerintahkan penyidik/Polri agar menerbitkan SP 3 kepada Habib Rizieq Shihab karena melanggar peraturan perundang-undangan khususnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016,” papar Kapitra Ampera, mengutip isi surat yang dikirimkannya kepada Presiden.

Menurut penilaian Kapitra, penyidikan terhadap kasus ini menyalahi aturan karena didapatkan dengan cara ilegal. Ia berpendapat, rekaman dan kutipan chat yang ada tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah karena melanggar hak asasi manusia dan hak privasi.

Seprti diberitakan sebelumnya, sebuah rekaman sambutan Habib Rizieq Shihab di Tanah Suci yang diputarkan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperlihatkan pernyataan Rizieq baru-baru ini.

Dalam rekaman terkait, Rizieq menyatakan sedang mengupayakan rekonsiliasi pada pemerintah. Menurut Rizieq, jika usulan itu selalu gagal dan ditolak maka tidak ada kata lain selain memberi perlawanan.

“Sekarang pilihannya ada di tangan pemerintah, mau rekonsiliasi atau revolusi,” tutur Rizieq dalam rekaman itu.

“Coba, rekonsiliasi itu apa? Mana bisa rekonsiliasi dengan pemerintah. Siapa dia? Caranya bagaimana? Tidak bisalah. Jadi, jangan meng-’emas’-kan diri,” tegas Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (21/6) malam, mengutip reportase Republika hari ini, Kamis (22/6/2017).

“Yang jelas saya katakan beliau itu jantan. Kita tau kejantanannya beliau. Saya yakin beliau pulang,” demikian persuasi Irawan dengan diplomatis.

Sejauh ini, Kapolri mengklaim telah mengajak kerja sama Kepolisian Arab Saudi untuk memulangkan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia. Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah menanda tangani kesepakatan kerja sama dengan pihak polisi Arab Saudi beberapa bulan lalu.

Baca juga: Soal Kasus Rizieq, Komnas HAM: Ini Bukan Kriminalisasi Ulama

Selain itu, polisi juga menggunakan cara lain seperti blue notice atau pencabutan paspor Rizieq oleh pihak imigrasi berdasarkan perintah dari tim penyidik.