Terungkap! Soal Kebijakan Sekolah Lima Hari, Begini Respon Wakil Presiden


SURATKABAR.ID Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi berencana menerapkan kebijakan sekolah lima hari sepekan dan delapan jam dalam sehari. Kebijakan itu akan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru, Juli 2017.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai rencana ini banyak yang harus dipertimbangkan. Menurut dia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan melakukan rapat terbatas dan ini tak bisa diputuskan hanya pada tingkat menteri.

“Memang banyak pertimbangan. Jadi tentu nanti Presiden yang mengundang ratas untuk memutuskan saya kira. Ini kalau soal yang begini tidak boleh diputuskan hanya di tingkat menteri pendidikan (Muhadjir),” ucap pria yang akrab disapa JK ini di Jakarta, Selasa (13/6/2017), seperti dikutip dari Antara.

Meski demikian, menurut dia, masalah ini masih belum masuk ke dalam agenda Ratas Presiden. Dia berharap ini bisa dievaluasi terlebih dahulu.

“Belum. Ini kan menyangkut banyak hal. Menyangkut sistemnya. Yang paling penting logistiknya. Nanti dievaluasilah. Ini kan belum berlaku. Karena menyangkut banyak hal efeknya,” jelas JK.

Baca juga: Duh, Kebijakan Sekolah Lima Hari Dianggap Langgar UU

Sementara dilansir dari Liputan6, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menampik anggapan bahwa kebijakan 8 jam belajar dengan 5 hari sekolah pada tahun ajaran 2017/2018 akan merugikan madrasah diniyah. Ia malah merencanakan adanya kerja sama.

“Sangat tidak mungkin itu (merugikan madrasah diniyah). Tidak ada. Malah nanti ada simbiosis, saling menguatkan antara madrasah dan sekolah,” ujar Muhadjir di Hotel Ciputra, Jakarta Barat, Selasa (13/06/2017) malam.


Muhadjir memberi penjelasan mengenai program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) tersebut. Ia mengatakan bahwa sekolah tingkat SD dan SMP bisa mengisi delapan jam belajar dengan kegiatan ekstra kurikuler.

“Contoh konkretnya seperti ini, misalnya sudah kita hitung 5 hari sekolah itu, kecuali SMA dan SMK ya. Jadi untuk SD dan SMP itu jam 12.00 hingga 13.00 sudah selesai (mata pelajaran). Kemudian dilanjutkan ekstra kurikuler,” katanya.

Muhadjir berharap bahwa kegiatan ekstra kurikuler itu itu bisa dikerjasamakan bersama madrasah. “Nah, itulah yang bisa kerja sama dengan madrasah. Habis dari sekolah kemudian mereka ke Madrasah,” katanya.

Muhadjir ingin agar pemerintah daerah juga bisa memberikan bantuan makan siang melalui APBD yang diberikan kepada siswa-siswi saat berkegiatan di Madrasah. Tujuannya untuk meningkatkan motivasi.

“Saya sedang bicara dengan Kemenkes soal kemungkinan itu (bantuan makan siang) untuk bisa diberikan. Ya makannya nggak perlu yang beratlah, makan roti aja atau apa, kemudian langsung masuk diniyah,” katanya.