Disebut Terima Dana Rp 600 Juta, Amien Rais: I Know Much Better


    SURATKABAR.ID – Amin Rais, pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) disebut-sebut telah menerima aliran dana korupsi sampai Rp 600 juta dalam kasus pengadaan alat kesehatan (alkes) di Kementerian Kesehatan guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) di tahun 2005.

    Hal itu terkuak saat Jaksa Penuntut Umum KPK Iskandar Marwoto membacakan tuntutan kepada mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Dalam pembacaan tuntutan tersebut, Iskandar Marwoto menyebut nama Amien Rais menerima aliran dana mencapai Rp 600 juta yang ditransfer sebanyak 6 kali.

    Transfer pertama terjadi pada 15 Januari 2007, lalu 13 April 2007, 1 Mei 2007, 21 Mei 2007, 13 gustus 2007, dan juga 2 November 2007 dengan masing-masing jumlah transfer sebesar Rp 100 juta.

    Terkait hal itu, Amin Rais manyebutkan jika pihaknya tidak mau menanggapi lebih jauh mengenai pernyataan Jaksa KPK. Amien Rais tidak mau pernyataanya nanti disalahartikan, ia hanya mengatakan bahwa ia tahu lebih banyak.

    Baca juga: Pendukung Habib Rizieq Akan Lakukan Jihad Setelah Lebaran, Ini Tuntutannya

    “I nnow much better,” papar Amien Rais secara singkat, seperti yang tertera di cnnindonesia.com

    Meskipun mengaku ia tahu lebih banyak, Mantan Ketua MPR RI ini menyatakan siap dipanggil jika dimintai keterangan. Amien bukan satu-satunya tokoh PAN yang disebut dalam pernyataan jaksa tersebut. Mantan Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir juga disebut-sebut menerima dana sebesar Rp 250 juta pada 26 Desember 2006 yang lalu.

    Dan membahas masalah tersebut, Amien Rais mangaku akan bertemu dengan pimpinan KPK, Agus Rahardjo Senin pekan depan.

    “Saya akan minta ketemu dengan Pak Agus Rahardjo dan kalau bisa ketua KPK yang lain,” jelas Amien Rais.

    Baca juga: Kisah Kerukunan Warga Desa yang Ada Tempat Ibadah 4 Agama

    Dan dalam kasus tersebut, Siti Fadilah Supari dituntut 6 tahun penjara ditambah dengan denda sebanyak Rp 500 juta sibsidier 6 bulan kurungan ditambah membayar uang pengganti sebesar Rp 1,9 miliar subsidier satu kurungan penjara.