Larang Pegawai Berjenggot dan Pakai Celana Cingkrang, Ini Alasan BIN


SURATKABAR.ID – Badan Intelijen Negara (BIN) menerbitkan surat edaran yang isinya melarang pegawai untuk memelihara jenggot, berambut panjang, dan memakai celana cingkrang alias celana di atas mata kaki.

Surat edaran ini juga telah dikonfirmasi oleh Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi BIN Sundawan Salya. Namun, alasan apa yang mendasari aturan ini?

“Aturan itu untuk kepentingan internal, kami sudah rutin mengatur soal ini,” tutur Dawan, Kamis (18/5/2017), dilansir cnnindonesia.com.

Menurut Dawan, selama ini pegawai BIN yang bekerja dikantor mengenakan seragam berwarna putih hitam. Berbeda dengan petugas di lapangan yang bebas berpakaian apapun menyesuaikan kebutuhan pekerjaan.

“Lewat aturan ini kami ingin menjaga estetika dan etika dalam berpakaian,” lanjutnya.

Baca juga: Semasa Kampanye Gencar Tolak Reklamasi, Begini Keinginan Anies Sekarang

Surat edaran bernomor SE-28/V/2017 tentang aturan berpakain ini telah beredar di media sosial sejak kemarin. Surat yang ditandatangani Sekretaris Utama BIN Zaelani itu bertanggal 15 Mei 2017.

Namun, Dawan mengaku heran bagaimana bisa surat internal tersebut bocor ke publik dan beredar di media sosial. “Ini urusan unternal bukan konsumsi publik,” tegasnya.

Terkait aturan ini, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Sumanjuntak mempertanyakan urgensinya sehingga harus diterbitkan surat edaran.

“Urgensinya apa? Kalau berjanggut kenapa? Kalau pakai celana cingkrang kenapa? Itu yang harus dijawab BIN,” tutur Dahnil mempertanyakan.

Menurut Dahnil, aturan baru BIN ini lucu dan tak masuk akal. Sebab, setiap warga negara memiliki kebebasan berekspresi secara fisik dan bebas berpakaian seperti apapun selama sopan.

“Dengan aturan BIN, bagaimana kalau kemudian aturan itu dikaitkan dengan simbol agama tertentu? Saya kira tidak berdasar. Enggak masuk nalar saya kaitan jenggot dengan sikap keberagamaan atau sikap kebangsaan,” lanjutnya.

Baca juga: Pengakuan Mengejutkan Kak Emma, Ternyata Ini yang Dilakukan Polisi Selama Penyelidikan

Bukan cuma Dahnil, juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto juga menganggap bahwa aturan ini bertentangan dengan hak-hak pegawai soal menjalankan keyakinan dalam beragama.

“Janggut itu sunnah, seharusnya tak boleh dilarang, sepanjang dia melaksanakan tugasnya dengan baik,” tegasnya.