Tak Setuju Larangan Nikahi Teman Sekantor, 8 Pegawai Gugat ke MK


SURATKABAR.ID – Sejumlah perusahaan dan kantor di Indonesia memberlakukan aturan yang melarang pernikahan antar sesama pegawai dalam satu perusahaan. Namun, aturan ini ditolak tegas oleh delapan orang pegawai.

Bahkan, kedelapan pegawai ini membawa penolakan mereka ke Mahkamah Konstitusi (MK). Delapan orang ini adalah Jhoni Boetja, Edy Supriyanto Saputro, Airtas Asnawi, Syaiful, Amidi Susanto, Taufan, Muhammad Yunus, dan Yekti Kurniasih.

Sebenarnya, perusahaan membuat larangan ini berdasarkan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, delapan pegawai ini mempermasalahkan Pasal 153 Ayat 1 huruf f yang mengatur soal larangan pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan tertetu.

Pengusaha dilarang¬†melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama,” bunyi aturan tersebut.

Baca juga: Masih di Arab Saudi, Rizieq Titipkan 9 Pesan untuk Umat. Apa Isinya?

Namun, frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama” itulah yang menjadi masalah.

Pasalnya, perusahaan kerap kali menggunakan frasa tersebut untuk melarang pegawainya menikahi teman sekantor. Jika mereka tetap ingin menikah, perusahaan biasanya meminta salah satunya untuk mengundurkan diri dari dari perusahaan.

Juru Bicara MK Fajar Laksono menuturkan, dalam permohonannya pemohon merasa keberatan dengan adanya aturan itu. Sebab, aturan ini dinilai bertentangan dengan Pasal 27 Ayat 2, Pasal 28 Ayat 1, Pasal 28C Ayat 1, dan Pasal 28D Ayat 2 UUD 1945.

“Pemohon ingin agar pengusaha dilarang mem-PHK karena pekerja atau buruh punya pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya dalam satu perusahaan,” tutur Fajar, Selasa (16/5/2017), dilansir kompas.com

Untuk itu, pemohon ingin agar frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama” tersebut dihapuskan.

Baca juga: Indonesia Makin Geram, 7 Negara Ini Coba Usik Papua Lagi

Sementara itu, Jhoni yang mewakili pemohon, mengatakan bahwa menikah merupakan perintah agama.

“Jodoh dalam perkawinan tidak bisa ditentang disebabkan ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki rasa saling mencintai sulit untuk ditolak,” ujar Jhoni dikutip dari website MK.


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaMasih di Arab Saudi, Rizieq Titipkan 9 Pesan untuk Umat. Apa Isinya?
Berita berikutnyaTerkuak! Ini Identitas dan Pengakuan Guru yang Tampar 4 Siswi di Kelas