Ini Alasan Jaksa Agung Ikut Ajukan Naik Banding Ahok ke Pengadilan


SURATKABAR.ID – Terkait vonis yang dijatuhkan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), salah satu kuasa hukum Gubernur non-aktif DKI Jakarta tersebut mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Permohonan banding dilakukan sebab tim kuasa hukum tak terima kliennya divonis dua tahun penjara oleh Majelis Hakim. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan pihaknya pun akan melakukan banding atas putusan Majelis Hakim tersebut. Ia juga menyatakan apa alasannya.

“Di sini ada mekanisme yang bisa dilakukan ketika katakanlah saya dengar terdakwanya banding, jaksa pun tentunya sesuai dengan prosedur yang ada akan mengajukan banding juga,” sahut Prasetyo di Komplek Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (12/5/2017), sebagaimana dikutip dari Merdeka, Senin (15/5/2017).

Di sisi lain, Prasetyo mengatakan pihaknya juga akan melakukan kajian terhadap vonis Ahok termasuk permohonan banding dari tim kuasa hukum Ahok.

Tidak dalam Tekanan Siapapun

Prasetyo bersama tim juga mengatakan mereka melakukan hal ini berdasarkan itikad dari diri sendiri, bukan dikarenakan tekanan dari pihak manapun seperti yang santer diisukan.

Baca juga: Habib Rizieq Pulang, Pengacara FPI Jamin Akan Lakukan Ini

“Jadi enggak ada istilah tekanan-tekanan, yang nekan itu siapa,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, mantan Politikus NasDem ini pun meminta semua pihak menghormati putusan majelis hakim yang memvonis Ahok dua tahun penjara. Menurutnya, perbedaan pendapat terkait tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dengan keputusan majelis hakim biasa terjadi dalam persidangan.

“Biarkan (hakim) menyatakan seperti itu, jaksa sepenuhnya pada bukti dan fakta yang ada, bahwa beda pendapat dengan hakim ya itu biasa terjadi, itu tidak jarang, sering terjadi,” pungkas Prasetyo menutup pembicaraan.

Sebelumnya, diketahui JPU memberikan tuntutan bersalah kepada Ahok dengan hukuman setahun penjara dan dua tahun masa percobaan. Namun majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis terdakwa penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama, dengan hukuman dua tahun penjara.

Ahok terbukti secara meyakinkan telah melakukan penodaan agama, berkaitan dengan surat Al Maidah, bukan hanya menyinggung antar golongan tertentu seperti yang dinilai JPU.

Baca juga: Tommy Soeharto Bentuk Partai Baru, Ini yang Dilakukan Golkar

Majelis Hakim yang dipimpin Dwiarso Budi Santiarto, dalam pembacaan vonisnya mengatakan, sejumlah hal yang memberatkan terdakwa adalah perasaan tidak bersalah atas apa yang dilakukannya sebagai tuduhan penodaan agama, dan mencederai kerukunan beragama.

Adapun sejumlah hal yang meringankan Ahok antara lain, gubernur non-aktif DKI Jakarta tersebut bersikap kooperatif selama persidangan, dan belum pernah dihukum dalam kasus sebelumnya.