Digugat ke KPK, Fahri Hamzah: Harusnya yang Dilaporkan Itu yang Menyiram Air Keras ke Muka Novel!


SURATKABAR.ID – Fahri Hamzah selaku salah satu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia periode 2014-2019 mengaku dirinya merasa heran. Ia heran kenapa sejumlah elemen masyarakat menggugat serta melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana menghalang-halangi kerja lembaga anti rasuah tersebut.

Laporan itu menyusul disahkannya hak angket terhadap KPK, setelah Fahri mengetuk palu dalam rapat paripurna. Padahal, sejumlah anggota DPR menolak.

“Harusnya yang dilaporkan itu yang menyiram air keras ke muka penyidik. Saya kan bukan aktor yang menyiram air keras ke muka Novel [Baswedan],” tuturnya kepada Kompas TV via telepon, seperti dilansir dari Tribun, Kamis (4/5/2017).

Tidak Punya Operasi Rahasia

Baca juga: Soal Rizal Ramli Dipanggil KPK, JK: Dia kan Jadi Menko Ekuin Waktu Itu

Fahri mengaku, selama ini ia bekerja sebagai wakil rakyat secara terbuka. Tak ada yang ditutup-tutupi dan disembunyikan.

“Saya kan tidak punya operasi-operasi rahasia,” tandasnya.

Menurut Fahri, semua pelaksanaan tugasnya selama ini sudah sesuai dengan undang-undang dan tata tertib yang berlaku di Tanah Air.

Seperti diketahui, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melaporkan Fahri ke KPK antara lain adalah Perludem, Pukat UGN, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, ICW dan Komite Pemantau Legislatif.

Fahri Hamzah dilaporkan ke KPK atas dugaan telah menghalang-halangi penyidikan kasus korupsi e-KTP yang sedang berlangsung.

Karena Langsung Ketok Palu

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan dalam laporannya, mereka meminta agar KPK menjerat Fahri Hamzah menggunakan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Menurut Feri, ada beberapa tindakan Fahri saat memimpin sidang paripurna hak angket terhadap KPK diselenggarakan pekan lalu.

Tindakan tersebut adalah tidak ada mekanisme musyawarah mufakat dalam pembahasan tersebut dan langsung ketok palu.

“Kita menganggap Fahri melakukan ‘obstraction of justice’ yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Tipikor bawha dia sengaja untuk melakukan upaya untuk menghalang-halangi proses di KPK. Tidak ada musyawarah tidak ada voting,” jelas Feri Amsari saat diskusi d STH Indonesia Jentera, Jakarta, Selasa (2/5/2017) lalu, dalam Tribun.

Baca juga: Nyelekit! Begini Komentar Mahasiswa Soal Kartu Jakarta Jomblo yang Diusung Sandiaga

Menurutnya, pihaknya memang sengaja untuk menggunakan Pasal 21 UU UU Tipikor dibandingkan dengan pasal serupa dalam KUHAP.