Salahkan Fatwa MUI, Aldwin: Sudah Tabiat Ahok Selalu Menyalahkan Orang Lain


SURATKABAR.ID – Aldwin Rahadian yang dikenal sebagai seorang pengamat ilmu hukum berpendapat mengenai isi pledoi yang dibuat terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurutnya, pledoi adalah pembahasan tentang uraian unsur pidana dan fakta persidangan yang menekankan isi requisitor.

Aldwin yang merupakan kuasa hukum Buni Yani ini berpendapat, tujuan tuntutan JPU dan pledoi sejatinya adalah meyakinkan hakim tentang uraian fakta persidangan dan unsur pidana dalam suatu peristiwa pidana dan kausalitasnya. Jika di dalam pledoinya terdakwa menyalahkan satu pihak atas tuntutan yang diterima terdakwa, maka hal tersebut dapat dianggap tidak relevan, terlebih jika menyinggung pihak diluar fakta persidangan.

“Sudah tabiat Ahok selalu menyalahkan orang lain, semua orang tahu itu,” ungkap Aldwin, Kamis (27/4/2017). Sebagaimana dikutip dari laman Republika.

Aldwin meyakini hakim yang cerdas dan merdeka akan mampu mengesampingkan persoalan di luar fakta persidangan. Menurutnya, seorang hakim dalam memutuskan pidana sebuah perkara berdasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), bukan tuntutan.

Baca juga: Ahok Bacakan Pledoi dan Demo ‘Kawal Perkara Ahok’ Terus Berlanjut ke Hari Jumat

“Sehingga walaupun pasal 156 a tidak dituntutkan ke ahok, hakim tetap bisa memidanakan ahok berdasarkan 156 A,” tambahnya lagi.

Sebelumnya, Penasihat Hukum terdakwa penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Fifi Lefty Tjahaja Purnama, membacakan pleidoi (pembelaan) dalam sidang ke-21 Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian, Selasa (25/4/2017) lalu.

Penasihat Hukum yang sekaligus adik dari Ahok ini menegaskan, tidak ada niat terdakwa untuk menodai dan membenci Islam atau umat Islam. Fifi menandaskan, mereka yang berusaha menggunakan ayat Alquran untuk menjatuhkan BTP secara politik itulah yang menjadi penyebar tafsir kebencian sebenarnya di masyarakat.

Apalagi dengan adanya fatwa MUI itulah, sebut dia, yang menyebar perpecahan di masyarakat dan hal itu juga merusak demokrasi, sehingga penegakan hukum tunduk pada tekanan massa.

“Jelas ini merusak Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika bangsa ini,” tutur Fifi.

Baca juga: Fadli Zon: Ahok Harus Dipenjara

Adapun hari ini, Jumat (28/4/2017), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) berencana hendak melanjutkan demonstrasi menuntut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar dipenjarakan.

“Mari lanjutkan di Masjid Istiqlal dengan salat Jumat dan long march ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada,” kata orator itu di depan Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa, (25/4/2017) lalu.