Inilah Aturan-Aturan Ahok yang Mulai Dikebiri oleh Anies


    SURATKABAR.ID – Anies Baswedan dan Sandiaga Uno telah terpilih sebagai pemimpin baru untuk DKI Jakarta. Kedua pria dengan program andalan OKE OCE ini akan dilantik bulan Oktober 2017 mendatang untuk masa kepemimpinan lima tahun.

    Anies pun mulai mengebiri aturan-aturan yang sebelumnya digunakan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), termasuk soal menggelar kegiatan keagamaan di Monas.

    “Karena itu saya kembalikan lagi, yang dulu boleh, kemudian selama beberapa tahun tidak boleh, nanti saya bolehkan lagi,” ungkap Anies dalam perayaan Isra’ Mi’raj di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Senin (24/4/2017), dilansir merdeka.com.

    Bukan hanya membuka kembali akses Monas untuk kegiatan keagamaan, Anies berencana akan kembali menggalakkan kegiatan majelis ta’lim di kampung-kampung dan Balai Kota Jakarta.

    Baca juga: Ahok Kalah Pilgub, Karangan Bunga Penuhi Balai Kota Jakarta

    “Iya itu salah satu hal yang disampaikan sepanjang kampanye kemarin, bahwa kita ingin agar negeri kita itu Pancasila, sila pertama adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pemerintah pun ada Kementerian Agama, membantu kegiatan keagamaan, nah justru tempat-tempat terbuka milik publik digunakan sehingga tidak terjadi kemacetan” imbuhnya.

    Karena keinginan untuk membuka kembali Monas sebagai tempat digelarnya kegiatan keagamaan ini, Anies juga mulai mengebiri aturan yang telah dibuat Ahok sebelumnya.

    Selama masa kepemimpinan Ahok, kawasan Monas hanya diijinkan untuk dimanfaatkan sebagai tempat wisata dan olahraga warga DKI. Bahkan, Ahok juga melarang kegiatan keagamaan digelar di Monas.

    Ahok beralasan, kegiatan-kegiatan seperti itu akan menarik para pedagang kaki lima (PKL). Akibatnya, PKL akan kembali menjamur di Monas. Ahok juga menerbitkan surat keputusan gubernur nomor 8 Tahun 2015 tentang prosedur pemanfaatan area Monas.

    Saat debat Pilkada lalu, ketika membahas masalah ini, Ahok pernah menyebut bahwa kewenangan pemanfaatan Monas ada di tangan presiden sesuai Kepres Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdaka di Wilayah DKI Jakarta.

    “Saya nggak tahu (Monas jadi tempat syiar), itu bukan wewenang gubernur, itu mesti ubah di keppresnya. Bukan (gubernur), yang menentukan bahwa Monas itu daerah zona netral,” jelas Ahok kala itu.