Divonis 2 Tahun, Dahlan Iskan: Saya Tidak Akan Lari dari Tanggung Jawab


SURATKABAR.ID – Dahlan Iskan divonis bersalah perkara korupsi pelepasan aset PT Panca Wira Usaha Jawa Timur. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan vonis hukuman 2 tahun penjara dalam bentuk penahanan kota dan denda Rp100 juta subsider 2 bulan penjara kepada mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

Seperti diwartakan bisnis.com, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berencana melakukan banding atas vonis yang dijatuhkan oleh Majlis Hakim tersebut.

Majelis Hakim menyatakan jika Dahlan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan bersalah karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar sewaktu menjabat sebagai Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PWU) sehingga harga aset terjual di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Menurut Majlis Halim yang diketuai oleh M Tahsin tersebut, hal yang dianggap memberatkan adalah perbuatan terdakwa dianggap tidak selaras dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi. Sementara itu, sikap sopan dan tidak pernah dihukum menjadi dinilai sebagai hal yang meringankan.

Vonis tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dahlan Iskan di tuntut oleh jaksa hukuman penjara selama 6 tahun, mengenakan denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan, dan mewajibkan dia membayar uang pengganti sebesar Rp4,1 miliar subsider 3 tahun penjara.

Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Maruli Hutagalung, pihaknya kini sedang mempelajari dan menelaah putusan hakim tipikor dan segera mengajukan banding.

“Saat ini tim jaksa masih melakukan pembenahan dan tentunya akan dilakukan pengajuan banding terkait dengan kasus ini,” katanya, Jumat (21/4/2017).

Baca Juga: Inilah Tokoh-Tokoh yang Dinilai Cocok jadi Cawapres Pendamping Jokowi di Pilpres 2019

Selain pihak Kejaksaan, Dahlan Iskan juga berencana melakukan banding ke Pengadilan Tinggi. Meski demikian, Dahlan mengucapkan terimakasih kepada Majelis Hakim yang menyatakan jika dirinya tidak menerima uang negara.

“Terima kasih pada majelis hakim karena saya dinyatakan tidak memakan uang negara. Namun, secara moral saya bertanggung jawab sebagai Dirut waktu itu, dan saya tidak akan lari dari tanggung jawab tersebut,” katanya.

Menurut Dahlan, aturan perseroan berlaku di PWU karena sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT). “Tapi ternyata itu tidak berlaku, jadi ini bisa dibuat pelajaran untuk para Dirut PT saat ini. Belajar dari sidang ini. Anggaplah ini kebodohan saya karena terlalu emosi untuk mengabdi.” ungkapnya.


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaSoal Ketimpangan Ekonomi, JK Salahkan Pemerintahan SBY
Berita berikutnyaCantiknya Overdosis, Sopir Uber Ini Sering Diperlakukan Penumpangnya Seperti Ini