Pengamat Hukum Pidana Trisakti: Perkara Al-Maidah Ahok Belum Final


    SURATKABAR.ID – Abdul Fickar Hadjar yang merupakan seorang pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti menyatakan bahwa perkara penistaan agama Islam yakni surat Al-Maidah dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum final. Meski Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah membacakan tuntutan, sidang perkara tersebut masih menyisakan dua episode, yakni pembacaan nota keberatan (pledoi) dari terdakwa dan vonis dari majelis hakim.

    Maka dari itu, menurutnya putusan hakim yang nanti menentukan pasal mana yang terbukti dilakukan terdakwa. Demikian sebagaimana dilaporkan dalam Republika, Senin (24/4/2017).

    “Putusan hakimlah yang akan menjadi preseden penegakan hukum yang berkaitan dengan penodaan agama atau penghinaan terhadap golongan,” kata Fickar saat dihubungi media, Senin (24/4/2017).

    Fickar melanjutkan, majelis hakim masih sangat mungkin memvonis Ahok melebihi tuntutan dari JPU. Menurutnya, jika nantinya majelis hakim memutuskan vonis lebih tinggi, itu tidak bisa disalahkan karena hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangannya.

    Baca juga: Dinilai Terlalu Ringan Tuntut Ahok, Para Jaksanya Malah Terancam Begini

    “Masih sangat mungkin [hakim memvonis lebih tinggi dari tuntutan]. Itu sepenuhnya kewenangan hakim. Dalam pasal 183 KUHAP dijelaskan, berdasarkan dua alat bukti dan keyakinannya Hakim bisa memutus sesuai dengan keyakinannya,” terangnya.

    Seperti diketahui, terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dituntut hukuman satu tahun penjara dengan dua tahun masa percobaan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Tuntutan percobaan ini dibacakan JPU dalam sidang ke 20 kasus di auditorium gedung Kementerian Pertanian RI, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (20/4/2017).

    Hukuman yang ‘Terlalu Ringan’ Bisa Picu Konflik Sosial di Kemudian Hari

    Meski begitu, hukuman ini dirasa belum final menurut sejumlah pihak. Salah satunya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa berpendapat, tuntutan ringan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus dugaan penistaan agama bisa menjadi pemicu konflik sosial.

    Menurutnya, konflik sosial di masa yang akan datang bisa jadi lebih banyak dibanding sebelumnya, akibat tuntutan yang dianggap terlalu ringan tersebut.

    “Ini yang jadi soal ke depan adalah penghinaan-penghinaan agama seperti ini, cenderung ke depan lebih pada pemicu konflik sosial. Konflik sosialnya akan lebih banyak terjadi daripada yang sudah-sudah,” kata Desmond via Republika, Senin (24/4/2017).

    Baca juga: Ahok Cuma Dituntut 1 Tahun, Jokowi Didesak untuk Pecat Jaksa Agung

    Politikus Gerindra itu menambahkan, tuntutan ringan terhadap kasus Al Maidah Ahok bisa menimbulkan lebih banyak konflik sosial terjadi di kemudian hari. Ini dikarenakan orang banyak bisa jadi tak lagi merasa takut untuk menista agama. Sebab, mereka melihat peristiwa sebelumnya ketika seorang penista agama dihukum ringan dan bahkan hanya hukuman percobaan.