Terjadi Hal Ini di TPS 17 Petamburan, Ketua PPS Diusir Warga


SURATKABAR.ID – Sempat terjadi ketegangan di TPS 17, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. TPS 17 merupakan tempat di mana pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mencoblos yakni di TPS 17. Peristiwa itu terjadi ketika ada warga yang tidak bisa memilih dikarenakan Kartu Tanda Penduduk miliknya telah habis masa berlaku atau kadaluarsa, meski namanya terdapat di daftar pemilih tetap (DPT).

Sebagaimana diwartakan dalam Kompas, pemilih yang merasa KTP-nya masih berlaku tersebut malah diusir oleh sejumlah orang sekitar lantaran diduga bukan warga Petamburan.

“Oknum itu, pergi sana, cari keributan aja,” teriak beberapa warga di TPS 17 Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (19/4/2017).

Berusaha Dilerai

Baca juga: Pamer Salam OK-OCE, Habib Rizieq: Insya Allah Nomor Tiga Menang

Sewaktu ketegangan berlangsung, Ketua Panitia Pemungutan Suara Petamburan, Wiwin mencoba melerai untuk menjelaskan hak pemilih. Namun, Wiwin juga diusir dari TPS 17.

Wiwin diusir oleh beberapa warga lantaran dirinya menjelaskan bahwa warga yang sudah terdaftar di DPT berhak untuk memilih walaupun KTP-nya sudah kadaluarsa.

“Yang bersangkutan sebetulnya boleh mencoblos tercantum dalam DPT. Tapi yang enggak bawa C6 dan hanya menyodorkan KTP yang kadaluarsa sebetulnya tidak masalah. Ini terjadi seharusnya pengecekan kelurahan,” terang Wiwin.

Tapi ketika Wiwin ingin menjelaskan lebih lanjut, beberapa warga justru berteriak mengusir Wiwin. Mereka tampaknya kurang paham bahwa meski KTP yang dimiliki sudah kadaluarsa pun, seorang warga masih berhak menggunakan hak suaranya.

“KTP mati ya enggak boleh nyoblos, kalo orang mati tapi KTP-nya hidup memang bisa diwakilin? Kan enggak, sudah pergi saja sana,” teriak beberapa warga sambil mengusir Wiwin.

Asal Ada C6

Sementara itu, berdasarkan putusan yang diselenggarakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dijelaskan tentang hal terkait.

Bahwa, selama calon pemilih yang akan memberikan hak suaranya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan yang bersangkutan memberikan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana ia terdaftar, pemilih tersebut tidak harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Selasa (4/10/2016), dikutip dari Jabar.kpu.go.id.

Juri menjelaskan, untuk kriteria pemilih tersebut, yang bersangkutan cukup menunjukkan formulir C6 (Surat Pemberitahuan Memilih) kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ketika akan masuk ke dalam TPS.

Baca juga: Optimis Memuncak, Prabowo Subianto Sebut Hanya Kecurangan Besar yang Bisa Kalahkan Anies-Sandi

“Memang dalam peraturan KPU [PKPU], tidak harus seluruh pemilih yang datang dengan membawa C6 itu menunjukkan KTP. Jadi kalau pemilih itu adalah warga setempat, terdaftar dalam DPT kemudian membawa C6 itu sudah cukup,” kata Juri.

Hal tersebut diungkapkan Juri ketika mengkonfirmasi pernyataan Ketua Bawaslu RI, Muhammad, bahwa petugas KPPS di daerah tidak memeriksa seluruh KTP pemilih yang akan memasuki TPS untuk menggunakan hak pilihnya.