Fahri Hamzah: Anggota DPR Sebenarnya Tidak Bisa Diproses Hukum


SURATKABAR.ID – Pencelakan terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto (Setnov) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata membuat lembaga legislatif tersebut menggelar rapat bersama Badan Musyawarah (Bamus).

Seperti diwartakan oleh merdeka.com, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan jika ada banyak kejanggalan terhadap pencekalan Setnov tersebut.

“Ini banyak ditemui banyak kesalahan-kesalahan. Di antaranya belum masuk pada proses pro justicia, dia saksi berdasarkan keputusan MK yang menganulir salah satu pasal di UU Imigrasi itu tidak boleh dilakukan. Belum lagi posisi Ketua DPR sebagai diplomat juga karena kita sedang mengikuti berbagai pertemuan di internasional,” kata Fahri, di Kompleks Parelemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/4/2017).

Fahri mengaku akan memberikan tugas kepada komisi III untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan dan pemanggilan Dirjen Keimigrasian. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan dibawa dan dibahas di Bamus.

“Ada penugasan kepada Komisi III untuk melakukan berbagai upaya penyelidikan di tingkat komisi yang akan nanti dilaporkan kembali kepada Bamus,” ujar Fahri.

Lebih lanjut, politikus yang lahir di Nusa Tenggara Barat, 10 Oktober 1971 tersebut menyatakan jika anggota DPR memiliki hak imunitas. Ia menegaskan bahwa sebenarnya anggota DPR tidak boleh diproses secara hukum.

Baca Juga: Setnov Dicekal KPK, Tokoh Muda Golkar Beri Pernyataan Mengejutkan

“Sebenarnya anggota DPR dalam konstitusi diatur imunitasnya. Pakta imunitas enggak pernah dibatalkan. Anggota DPR sebenarnya tidak bisa diproses hukum,” ungkapnya.

Ia juga berharap jika di masa yang akan datang, hak imunitas tersebut diperkuat lagi. “Kita harapkan ke depannya mengenai hak imunitas bisa diperkuat lagi,” ucapnya.

Fahri tidak takut untuk dianggap melindungi Ketua Umum Partai Golkar yang sedang tersandung kasusu korupsi KTP elektronik tersebut. Ia berdalih jika apa yang diupayakan tersebut sesuai dengan pandangan hukum.

“Kita menjawab dengan pandangan hukum. Kalau publik beranggapan seperti itu, sekarang siapa sih yang pernah benar di mata publik,” pungkas Fahri.

Sebelumnya dikabarkan bahwa akan melayangkan surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo atas pencegahan Ketua DPR RI Setya Novanto ke luar negeri.

Sikap DPR tersebut menindaklanjuti nota keberatan Fraksi Partai Golkar dan telah menjadi surat resmi kelembagaan karena telah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus), Selasa (11/4/2017) malam, dikutip dari kompas.com.