Begini Komentar Ketua MUI Terkait Penangkapan Muhammad Al-Khaththath


SURATKABAR.ID – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma’ruf Amin tidak banyak mengeluarkan komentar terkait penangkapan Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khaththath sebelum aksi damai 313 berlangsung, Jumat (31/3/2017).

KH. Ma’ruf Amin menegaskan agar masyarakat menunggu penjelasan dari pihak kepolisian atas penetapan Al-Khaththath sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemufakatan makar.

“Kita tunggu penjelasanya (polisi) saja, apa alasannya, buktinya apa. Kita tunggu itu sih,” kata Ma’ruf di Kantor Wapres, Senin (3/4/2017), dikutip dari kompas.com.

Baca Juga: HNW: Ahok Seolah-olah Diposisikan Sebagai Kepala Negara

Ulama yang juga menjabat sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut mengingatkan agar tidak perlu lagi ada aksi seperti 313. Pasalnya, KH. Ma’ruf Amin berpendapat jika kelompok organisasi keagamaan yang menyampaikan tuntutan kepada pemerintah telah menyampaikan tuntutan serupa pada aksi-aksi sebelumnya, seperti 411 dan 212.

“Saya rasa sudah cukup lah,” katanya.

Ia menyatakan jika saat ini umat butuh sebuah dialog untuk menyatukan elemen bangsa. Hal itu yang membuat pihaknya memberikan usulan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar membuka jalur dialog nasional yang menyatukan seluruh umat beragama.

“Dan Insya Allah mungkin diadakan sesudah pilkada,” ujarnya.

Penangkapan Al-Khaththath sendiri juga membuat Wakit Ketua DPR Fadli Zon mengeluarkan pernyataan. Ia meminta agar Al-Khaththath yang ditangkap di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, segera dibebaskan.

“Ya menurut saya harus segera dilepaskan. Kalau tidak ada bukti-bukti, apalagi tuduhannya makar,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/3/2017).

Sebelumnya diberitakan jika Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khaththath, ZA, IR, V, dan M diciduk oleh pihak kepolisian karena diduga terlibat dalam kasus pemufakatan makar. Kelimanya disangkakan Pasal 107 KUHP juncto Pasal 110 KUHP tentang Pemufakatan Makar.