Nazarudin Bongkar Borok Anas Urbaningrum Terkait Proyek e-KTP


SURATKABAR.ID – Hadir sebagai saksi di persidangan kasus korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Muhammad Nazaruddin bongkar borok Anas Urbaningrum terkait proyek e-KTP.

Dalam kesaksiannya, Nazar menyebut mantan ketua umum partai Demokrat, Anas Urbaningrum menerima Rp 500 miliar dan USD 3 juta dari Andi Agustinus alias Andi Narogong. Demikian seperti dilaporkan dalam Merdeka.com, Senin (3/4/2017).

Dijelaskan dalam kesaksiannya, uang tersebut secara langsung tidak berkaitan dengan kegiatan partai Demokrat. Namun disebutkan, terdapat alokasi sebesar USD 100.000 untuk Jafar Hafsah yang menjabat sebagai ketua Fraksi Demokrat di DPR.

Jafar Hafsah diketahui menggantikan Anas yang terpilih menjadi ketua umum Demokrat.

“Apa uang dari Andi Narogong terkait e-KTP?” tanya ketua hakim Jhon Halasan Butar Butar kepada Nazar, Senin (3/4/2017).

Baca juga: Nazaruddin Bongkar Lokasi Tempat Pembahasan Anggaran e-KTP

“Iya Yang Mulia, ada,” jawab Nazar.

“Apa uang itu ada keperluan juga untuk partai?” hakim bertanya lagi.

“Keperluan partai secara langsung tidak ada, tapi waktu itu setelah Mas Anas terpilih jadi Ketum, ganti ketua fraksi Jafar Hafsah, Mas Anas bilang bantulah USD 100.000,” beber mantan bendahara umum Demokrat itu.

Bukan cuma menggelontorkan uang untuk ‘kontribusi’ Jafar Hafsah sebagai ketua fraksi saja. Nazar memberikan kesaksian, Khatibul Umam Wiranu juga mendapat sokongan dana sebesar USD 400.000 untuk maju sebagai ketua GP Anshor. Kongres terkait dilakukan di Surabaya, Jawa Timur.

Anggaran Rp 6 Triliun

Seperti diberitakan, meski tak duduk di Komisi II, Nazar tahu betul jika proyek itu dijadikan bancakan oleh koleganya di DPR.

Pada tahun 2009, Nazar mengatakan anggota Fraksi Demokrat di Komisi II, Ignatius Mulyono dan politikus Golkar, Mustokoweni Murdi menghadap Anas Urbaningrum selaku ketua fraksi Demokrat. Namun Nazar tak ingat tanggalnya. Mereka menceritakan proyek e-KTP perlu anggaran Rp 6 triliun.

Nazar sebagai bendahara dilibatkan dan diminta mengawal anggaran. Saat itu disebutkan ada pengusaha bernama Andi Narogong yang kerap menggarap proyek-proyek di Kemendagri.